PADANG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyatakan, pemerintah sudah memikirkan dan merencanakan pendataan akan kebutuhan relokasi masyarakat di lokasi rawan bencana. Saat ini, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunung Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana khususnya daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan didata mana yang harus direlokasi dan tidak. Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah. Artinya, yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," terang Suharyanto.
Suharyanto mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi penanganan darurat, yang di gelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, pada Kamis (16/5). Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB dan dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy, dan Anggota DPR RI Komisi VIII John Kenedy Azis.
Pada agenda tersebut, Suharyanto menekankan pentingnya percepatan. Salah satunya yang dilakukan adalah penyelesaian pendataan kebutuhan akan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data.Selain tempat tinggal, Kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak yang direlokasi rumahnya. Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencahariannya salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.
"Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto. (rn)
Editor : MELDA RIANI
