JAKARTA - Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan didukung oleh ViriyaENB, berhasil merampungkan studi Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan.
Studi itu untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan. Kolaborasi ini merupakan dukungan nyata dari ITDP Indonesia kepada Kementerian Perhubungan RI dalam mencapai target 90 persen elektrifikasi transportasi publik pada tahun 2030. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 (Perpres 22/2017), sebagai upaya mewujudkan transportasi publik rendah karbon di Indonesia.
Dokumen studi diserahkan oleh Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Disaksikan Heather Thompson, CEO ITDP dan Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB dalam helatan Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide pada hari ini, Selasa (21/05), di Hotel Le Meridien Jakarta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, adopsi transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara merupakan prioritas utama Kementerian Perhubungan.
“Melalui kerjasama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, kami berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong percepatan dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Kami mengapresiasi dukungan dari ITDP Indonesia dan ViriyaENB kepada Kementerian Perhubungan dalam penyusunan peta jalan dan program insentif nasional yang merupakan langkah penting dalam transformasi transportasi berkelanjutan. Hasil studi ini sangat bermanfaat karena dapat membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik. Ini bukan hanya merupakan langkah maju bagi transportasi, tetapi juga untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan,” jelas Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus menegaskan pentingnya percepatan elektrifikasi transportasi publik perkotaan.“Elektrifikasi transportasi, termasuk kendaraan umum, sangat strategis untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor terkait energi di Indonesia. Ketersediaan kendaraan umum yang rendah karbon, nyaman, aman dan terintegrasi, sangat penting bagi kota-kota di Indonesia karena juga akan meningkatkan kualitas udara dan produktivitas ekonomi. ViriyaENB mendukung langkah ITDP Indonesia sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target elektrifikasi transportasi publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah,” ujar Suzanty.
Studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah yang masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Oleh sebab itu, diperlukan perancangan peta jalan dan juga program insentif nasional yang dapat mengatasi hambatan terkait elektrifikasi transportasi publik berbasis jalan bagi kota-kota di Indonesia.
Studi ini juga mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik, kesiapan adopsi KBLBB, serta faktor mendesak lain, seperti polusi udara dan kemacetan, di 98 wilayah perkotaan di Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut, studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu: Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor dan Padang. Untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029.
Selain mengganti armada bus eksisting menjadi bus listrik, kota perlu menambah armada busnya secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.
Editor : yoserizal
