Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang menjelaskan, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas diproyeksikan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25% sampai dengan 2030, setara dengan 1 juta ton CO2eq.
"Studi yang dihasilkan pada kemitraan ini dapat menjadi landasan strategis dalam mencapai target implementasi bus listrik nasional pada tahun 2030, terutama dalam membangun rencana aksi, kebijakan, dan program insentif untuk meningkatkan adopsi bus listrik," jelas Gonggom.
Selain itu, melalui studi yang sama, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas tersebut membutuhkan biaya investasi lebih dari Rp 40 Triliun hingga 2030. Karena tingginya kebutuhan biaya investasi, ITDP Indonesia mendorong pemerintah untuk menyediakan insentif potongan harga pembelian bus listrik yang dapat memicu peningkatan adopsi bus listrik, utamanya di tahap awal implementasi.
Hal ini juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam mempercepat program elektrifikasi tidak hanya untuk kendaraan pribadi, namun juga untuk armada transportasi publik. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap program insentif ini juga perlu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan program insentif yang tepat sasaran.
Selain memberikan insentif fiskal, intervensi non-fiskal yang berimplikasi ke fiskal juga perlu diimplementasikan untuk menekan tingginya biaya kapital. Beberapa contoh intervensi non-fiskal tersebut antara lain pengadaan bus listrik terkonsolidasi (bulk procurement) untuk mencapai keekonomian skala, peningkatan penyediaan armada bus listrik untuk transportasi publik melalui skema Bus-as-a-Service (leasing), dan perpanjangan durasi kontrak tahun jamak antara pemerintah dan operator transportasi publik. Pemerintah juga perlu memberikan mandat kepada produsen kendaraan untuk berhenti memproduksi bus konvensional dan segera beralih untuk memproduksi kendaraan listrik.ITDP Indonesia juga memperkenalkan E-Bus Dynamic Planning Toolkit, sebuah perangkat dinamis untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengambil keputusan untuk mengestimasi kebutuhan jumlah bus listrik, fasilitas pengisian daya, besar biaya investasi, rasio manfaat biaya (benefit-cost ratio), penurunan gas rumah kaca, penurunan polusi udara, dan estimasi besar kebutuhan insentif fiskal yang dibutuhkan. “Perangkat ini dapat mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kesiapan kota dan merencanakan elektrifikasi transportasi publiknya,” tambah Gonggom.
“ITDP Indonesia sangat bangga dapat terus bekerja sama dengan para mitra yang memiliki kesamaan visi dan komitmen yang besar dalam mewujudkan konsep kota berkelanjutan di Indonesia. Kami juga mengapresiasi dukungan yang diberikan dan berharap hasil studi ini dapat mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan berbasis jalan di Indonesia untuk mengurangi jejak karbon dari sektor transportasi dan meningkatkan kualitas udara bagi masyarakat,” tutup Gonggom.(yose)
Editor : yoserizal
