MoU dengan KKI Warsi, Limapuluh Komit Kendalikan Dampak Perubahan Iklim Bersama Masyarakat

×

MoU dengan KKI Warsi, Limapuluh Komit Kendalikan Dampak Perubahan Iklim Bersama Masyarakat

Bagikan berita
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KKI Warsi dan Pemkab Limapuluh Kota untuk kerja sama dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kantor Bupati Limapuluh Kota pada Kamis 6 Juni 2024.Ist
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KKI Warsi dan Pemkab Limapuluh Kota untuk kerja sama dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kantor Bupati Limapuluh Kota pada Kamis 6 Juni 2024.Ist

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan program Pohon Asuh di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota.

Ditandai dengan diasuhnya pohon di Hutan Nagari Simpang Kapuak oleh Bupati Kabupaten Limapuluh Kota. Pohon Asuh merupakan program penggalangan dana publik untuk penjagaan tegakkan pohon di hutan. Di Simpang Kapuak telah dilakukan survei sebanyak 150 pohon, 25 diantaranya telah diasuh.

Kelola Hutan

Mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk mengelola hutan dengan lestari.

Upaya tersebut berupa penguatan kelembagaan, pengelolaan hutan yang meliputi penataan areal, pemanfaatan hutan dalam bentuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan melalui agroforestri, rehabilitasi hutan dan perlindungan serta pengamanan hutan, pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan.

Pohon Asuh di Nagari Simpang Kapuak merupakan salah satu contoh pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat untuk meraih manfaat ekonomi sekaligus juga penjagaan ekologi.

Upaya lain yaitu pengkayaan tanaman secara agroforestri di Jorong Hulu Aia Nagari Harau, pembibitan dan budidaya durian lokal unggul di Nagari Halaban. Selain itu juga mengembangkan produk turunan dari daun gambir menjadi minuman serbuk daun gambir.

Inisiatif ini disampaikan perwakilan masyarakat dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPH) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam kegiatan bertajuk dialog komunitas. Tidak hanya praktik baik, masyarakat juga menyampaikan kendala dalam pengelolaan hutan.

Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menyampaikan dukungan dan komitmennya untuk mendukung masyarakat di sekitar hutan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan dukungan dan fasilitasi untuk pengurusan izin BPOM produk teh gambir. Sementara itu Dinas Tanaman Pangan memberikan dukungan bagi masyarakat pengelola hutan.

“Selama ini yang bisa dibantu oleh Dinas Perkebunan adalah kelompok tani, namun kini ada pembaharuan jika lembaga pengelola hutan pun dapat mengajukan dukungan pupuk kepada Dinas Perkebunan,” kata Witra Porserpwandi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Editor : yoserizal
Bagikan

Berita Terkait
Terkini