Tentu ini menurutnya akan semakin baik, karena FGD tak hanya melibatkan AirNav, BMKG dan SAR, tapi juga TNI dari tiga matra, Angkatan Darat, Laut dan Udara, sehingga bisa membuat mitigasi, khususnya untuk wilayah Sumatra Barat. "Stakeholder penerbangan ini juga memiliki SOP yang selalu diujicobakan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, seperti dengan PKD (Penanggulangan Keadaan Darurat-Red)," sebutnya.
Di AirNav sendiri, SOP selalu dievaluasi sekali enam bulan, baik personel, fasilitas maupun prosedur. "Jadi di sana ada "performance check", cek semuanya, jika sudah ada yang tak sesuai perlu update, maka kita "update" (perbaharui-Red) juga, setiap enam sekali," ujarnya.
AirNav Indonesia lanjutnya, secara nasional, telah memiliki.beragam SOP, baik saat emergency atau keadaan darurat, bencana, dan kegiatan di luar jadwal atau ketentuan normal.
Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Mochamnad Hasan yang hadir di hari kedua FGD kepada Capt Megi mengatakan, siap memberikan dukungan. FGD tersebut menurutnya sangat penting untuk menyamakan persepsi, sehingga ada kesamaan pandangan dalam mengatasi keadaan darurat penerbangan, utamanya saat bencana melanda.Di kesempatan itu hadir Danrem 032/Wbr, Komandan Lanud Sutan Sjahrir, Kol. Nav. Sani Salman Nuryadin, Wadanlantamal II, Kol. Laut (P) Mulyadi, SE.CRMP, M.Tr. Opsla, Kepala SAR dari lima provinsi, Kepala BMKG dari lima provinsi, AirNav, dan lainnya. (Y)
Editor : yuni
