Kemudian banjir dan lahar dingin pada 11 Mei 2024 melanda tiga daerah lagi, Agam Tanah Datar dan Padang Panjang. Tak kalah parahnya, banjir yang bersamaan dengan lahar dingin juga menyebabkan banyak korban jiwa.
Tidak hanya itu, tapi juga menyebabkan kerugian besar bagi sejumlah lahan pertanian, pemukiman warga dan infrastruktur. Melihat kondisi itu, maka Pemprov Sumbar harus menggunakan sejumlah anggaran agar dapat menangani bencana dengan cepat.
"Kondisi ini jelas membutuhkan penanganan yang berkaitan dengan kegiatan. Secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan kita di Pemprov Sumbar,"paparnya.
Untuk itu, Mursalim menjelaskan jika kondisi normal, maka serapan anggaran Pemprov Sumbar tidak akan jauh di bawah target. Karena perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah disiapkan dengan matang.
"Kita di Pemprov Sumbar sudah diarahkan pimpinan untuk cepat melaksanakan kegiatan. Hanya saja kondisi bencana ini sangat mempengaruhi kinerja kita,"ujarnya.
Diketahui sebelumnya data dashboard.sumbarprov.go.id realisasi kegiatan Pemprov Sumbar terlihat sedikit melambat. Dilihat per tanggal 27 Juni 2024, realisai fisik sudah mencapai 42,14 persen dari target 53,48 persen. Untuk realisasi keuangan sudah mencapai 29,65 persen dari target 42,78 persen.Khusus untuk Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikulturu (Dipertahor) Sumbar, Kepala Dinas Dipertahor Febrina Tri Susila Putri mengatakan berkaitan dengan realisasi fisik dan keuangan, saat ini Dipertahor Sumbar memang sedang melakukan proses verifikasi lapangan terhadap usulan kelompok dan penyusunan perencanaan terhadap kegiatan fisik.
Hal itu tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapan dalam triwulan 3 ini proses penyediaan/pembangunan fisik akan mulai berjalan.
"Kita sedang dalam proses verifikasi terhadap sejumlah usulan, mudah-mudahan triwulan 3 kita akan berjalan lebih kencang,"pungkasnya.(yose)
Editor : yoserizal
