PADANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan kepada jajaran Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) untuk memperketat pengawasan praktik politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan dilaksanakan, Sabtu (13/7).
"Politik uang perlu diawasi termasuk pembagian sembako menjelang hari H," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, didampingi Ketua Bawaslu Sumbar Alni di Padang, Jumat (12/7).
Bawaslu beserta jajaran di daerah akan berupaya secara maksimal agar pelaksanaan PSU tidak dicorengi oleh politik uang, terutama menjelang pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Bagja juga menerangkan pengawasan dari pihaknya bersama dengan Bawaslu Sumbar juga dilakukan untuk mengawal jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada PSU kali ini, yang harus sama dengan jumlah DPT pada Februari lalu.
Hal itu karena data pemilih yang dijadikan sebagai acuan dalam PSU DPD-RI saat ini adalah jumlah DPT yang ada pada Februari lalu.
Demi memastikan pengawasan dilakukan secara maksimal, Rahmat Bagja beserta jajaran sengaja turun ke Sumbar untuk memantau langsung pelaksanaan PSU di 19 kabupaten atau kota di Sumbar.Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar Alni mengatakan pihaknya dalam beberapa hari terakhir telah melakukan banyak penertiban terhadap alat peraga.
Hal ini demi menegakkan aturan yang menyatakan bahwa kontestan dalam PSU DPD-RI tidak dibolehkan melakukan kampanye.
"Untuk alat peraga sudah ditertibkan berkali-kali oleh Bawaslu Sumbar. Terkait ini (alat peraga), perlu diperkuat dengan dasar peraturan pemerintah daerah supaya lebih maksimal," jelasnya.
Pemungutan Suara Ulang DPD RI di Sumbar akan dilakukan secara serentak pada Sabtu (13/7) sebagai amanat dari Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin (10/6).
Editor : Eriandi
