Menteri AHY Respons Presiden Jokowi 'Obral' HGU 190 Tahun di IKN

SINGGALANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi soal HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 190 tahun.

Menurut AHY, jika penghasilan naik kesejahteraan akan meningkat, dan bagi daerah akan mendapatkan pemasukan dari pajak, dan lain sebagainya.

"Inilah yang terus kita gencarkan di manapun kita berhadapan dengan mafia tanah, atau siapapun individu kelompok organisasi yang melawan hukum kami pastikan Kementerian ATR/BPN termasuk Satgas Anti Mafia Tanah akan menghadapinya sesuai juga dengan hukum dan aturan," katanya dilansir dari YouTube METRO TV, Rabu, 17 Juli 2024.

Terkait soal Perpres 75 dari 2024 tentang percepatan IKN yang diteken Presiden Jokowi beberapa hari lalu, AHY menyebutkan butuh strategi di IKN.

"Saya semangatnya adalah khusus untuk IKN ini kan membutuhkan strategi khusus, kebijakan khusus tapi tujuannya adalah bagaimana secara progresif IKN yang baru dibuka, dan dikembangkan ini, dan prosesnya tentunya masih harus kita kawal di masa-masa mendatang," katanya.

"Paling tidak terkait dengan sustainabilitynya. Kalau misalnya investasi di Jakarta, Semarang atau Jawa Tengah ini yang sudah lebih dulu terbentuk segala sistem dan juga pasarnya sudah jelas maka berlakulah yang aturan sebelumnya itu," katanya.

Maka kata AHY, sesuatu yang wajar untuk menghadirkan kecepatan berinvestasi, dan juga keseriusan berinvestasi di tempat yang baru di IKN.

AHY menambahahkan, rasanya perlu ada penyesuaian. Itulah yang akhirnya menjadi kebijakan khusus untuk IKN. Berarti regulasi ini memberi kepastian hukum bagi para investor.

"Iya tujuannya itu bahwa kalau saya baru sekali ini gimana masa depannya IKN ini 10 tahun, 20 tahun seterusnya sampai dengan ini. Nah tapi kalau sudah diberikan kepastian bahwa ini tidak perlu terlalu khawatir jangkanya lebih panjang lagi," katanya.