PADANG – Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Umum (PSU) anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatera Barat harus menjadi bahan evaluasi bagi KPU.
Anggota DPD RI Sumbar Alirman Sori kepada wartawan, Kamis (18/7) mengatakan, memang di setiap penyelenggaraan PSU terjadi penurunan pemilih. Namun, turunnya partisipasi di PSU DPD ini cukup banyak.
Menurutnya ada berbagai faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih seperti kurangnya sosialisasi dari penyelenggara dan peserta PSU. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya pelaksanaan kampanye dilakukan peserta karena memang tidak diperbolehkan.
“Bisa juga ada pemilih yang memang tidak mau datang kendati sudah diberikan surat pemberitahuan dari KPPS,” tambahnya. Pun dengan tidak bersamaan pemilu. Kalau pemilihan bersamaan seperti pilpres dan pileg seperti pada 14 Februari lalu bisa banyak pemilih.
Faktor-faktor tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024.
“Saya meyakini di pilkada angka partisipasi pemilih tidak akan serupa dengan PSU DPD,” katanya lagi.Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengakui penurunan partisipasi pemilih sering terjadi dalam PSU. Hal ini menjadi catatan penting bagi Bawaslu.
"Penurunan ini mungkin karena kurangnya sosialisasi. Para calon DPD mungkin tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk melakukan sosialisasi. Ini salah satu hal yang harus kami periksa ke depan," kata Rahmat Bagja.
PSU DPD dapil Sumbar yang digelar pada 13 Juli 2024 merupakan tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dijalankan. Dengan PSU ini, perolehan suara calon DPD sebelumnya menjadi batal, dan sebanyak 16 calon bersaing untuk menjadi perwakilan daerah melalui lembaga DPD RI. (r)
Editor : Eriandi
