PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belajar ke Provinsi Jambi dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Jambi merupakan provinsi yang telah mengelola Biocarbon Fund untuk kegiatan pengelolaan hutan.
Biocarbon Fund merupakan inisiatif global yang didukung oleh Bank Dunia, bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan reboisasi.
Kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk sharing pengetahuan tersebut dilakukan dalam TalkShow yang bertajuk Share Learning Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program BioCF-ISFL dan Peluang Implementasi Pendanaan Iklim yang diadakan oleh KKI Warsi pada Rabu, 14 Agustus 2024 di Kota Jambi.
Pengelolaan Biocarbon Fund di Jambi diimplementasikan oleh Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Penyaluran mekanisme hibah kepada OPD Jambi menggunakan mekanisme On Granting yang dimulai Tahun 2022.
Sekarang proses yang dijalankan yaitu tahapan Pre-investment atau merupakan investasi untuk program intervensi penurunan emisi. Pada tahap ini sekaligus merupakan uji coba untuk melakukan intervensi langsung dalam mencapai target penurunan emisi sebelum memasuki tahap Result by Payment (RBP).
“Saat ini yang menjadi implementator ada 4 (empat) KPH yaitu KPH Hilir Sarolangun, KPH Bungo, KPH Tanjung Jabung Barat, KPH Merangin dan 4 (empat) Balai Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, Berbak Sembilang, Bukit Dua Belas, dan Bukit Tiga Puluh ditambah dengan Balai KSDA Jambi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Jambi Ahmad Bestari.Keempat KPHP yang menerima dana ini adalah KPHP Batanghari, KPHP Merangin, KPHP Tebo, dan KPHP Muaro Jambi. Masing-masing KPHP memiliki program yang berfokus pada perlindungan hutan, reboisasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi berkelanjutan seperti agroforestri dan ekowisata.
Menurutnya dana dari Biocarbon Fund ini akan sangat membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan hutan di Jambi, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
"Dukungan ini memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan konservasi dan pengelolaan hutan dengan lebih efektif, patroli hutan dan kegiatan lain yang mempertahan tutupan hutan serta mencegah degradasi lahan," ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan dalam pengelolaan hutan Pemprov Sumbar menyebutkan masyarakat yang mendapatkan izin kelola hutan mengalami peningkatan.
Editor : yoserizal
