"Iya, kata penyidik sudah mengklarifikasi awal terkait pengaduan masyarakat (Dumas) kepada pejabat yang bersangkutan dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.
Dwi mengatakan, pengaduan masyarakat ini masuk pada akhir Agustus lalu. Dumas ini, penyidik melakukan klarifikasi awal kepada dinas terkait, untuk menindaklanjutinya. "Kita sudah panggil satu orang, terkait dalam perkara ini. Kita masih terus dalami," ujar Dwi.
Seperti diketahui, temuan BPK RI ini ada dua, kemahalan dan volume. Dari sini, Polda Sumbar melakukan pendalaman dan mengungkap apakah adanya unsur yang merugikan negara dalam kontrak sewa menyewa tujuh kendaraan di Badan Penghubung Provinsi Sumbar.
"Kita akan terus dalami untuk memastikan apakah ada unsur yang merugikan negara. Yang jelas kita terus melengkapi materi-materi yang bisa menaiki status dari perkara ini," tutupnya.(deri) Editor : Rahmat
