Ratusan Warga Koto Malintang Tanjung Raya Tolak Pengurangan Keramba Danau Maninjau

×

Ratusan Warga Koto Malintang Tanjung Raya Tolak Pengurangan Keramba Danau Maninjau

Bagikan berita
Ratusan warga Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya melakukan aksi penolakan pengurangan dan pembongkaran keramba jaring apung (KJA) di daerah tersebut, Sabtu (21/9)- Ist
Ratusan warga Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya melakukan aksi penolakan pengurangan dan pembongkaran keramba jaring apung (KJA) di daerah tersebut, Sabtu (21/9)- Ist

Lubuk Basung - Ratusan warga Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya melakukan aksi penolakan pengurangan dan pembongkaran keramba jaring apung (KJA) di daerah tersebut, Sabtu (21/9).

Penolakan tersebut dilakukan dengan mengarak spanduk berisikan penolakan masyarakat terhadap program yang sedang dilakukan dari kantor walinagari Koto Malintang menuju Jorong Rambai dan sejumlah lokasi lainnya di nagari setempat.

Petani KJA, Yos bersama ratusan rekan lainnya, menegaskan tidak menerima adanya kebijakan pemerintah tersebut, karena KJA yang ada merupakan bagian dari wadah pengembangan usaha perekonomian dalam menopang kehidupan sehari-hari.

" Jika KJA tersebut dikurangi apalagi dibongkar dari kawasan Danau Maninjau, darimana usaha ekonomi masyarakat lagi, sementara lokasi danau tersebut merupakan lokasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga," katanya.

Sebagai bentuk penolakan kebijakan yang akan diambil pemerintah, para petani KJA bersama warga Koto Malintang lainnya memasang spanduk penolakan di sebagian lokasi di pinggir jalan di Nagari Koto Malintang.

Terkait dengan tersebut, Albert, anggota DPRD Agam asal Koto Malintang merespon dan menerima aspirasi masyarakat dalam penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengurangan dan pembongkaran KJA yang ada.

" Kita menilai wajar atas aksi yang dilakukan masyarakat, karena penolakan yang dilakukan dalam upaya mempertahankan hajat hidup mereka," katanya.

Tambahan lagi, regulasi pengurangan KJA belum jelas, termasuk yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dilakukan.

Yang diminta masyarakat saat ini solusi dari kebijakan tersebut.

Karena itu pihaknya akan membahas di rapat paripurna DPRD Agam bersama pihak berkompeten lainnya.

Editor : Eriandi
Bagikan

Berita Terkait
Terkini