PADANG - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumatera Barat mengadakan kumpul komunitas dan Key Opinion Leader (KOL) lokal untuk mengomunikasikan program-program prioritas Ditjen PDM (PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang dinas pendidikan kabupaten/kota, pengelola media sosial, forum sekolah, komunitas, influencer dan media massa, Senin dan Selasa (23-24/9) di Hotel Truntum, Padang.
Kepala BBPMP Sumbar, Dr.H.Muslihuddin,MPd saat membuka kegiatan mengatakan, ada beberapa program unggulan Ditjen PDM yang akan dilakukan pada tahun 2024. Meskipun tahun ini merupakan tahun terakhir periode Kabinet Indonesia Maju dan ada kemungkinan pergantian menteri, namun sejumlah program akan tetap dilakukan.
"Tahun ini merupakan tahun terakhir periode Kabinet Indonesia Maju sehingga dibutuhkan upaya lebih efektif, efisien dan bersama untuk menjaga keberlangsungan Gerakan Merdeka Belajar sehingga cita-cita generasi emas tahun 2045 dapat terwujud. Tujuan dari inisiatif Gerakan Merdeka Belajar adalah terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid, yang dapat mewujudkan SDM unggul Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi terwujudnya profil pelajar Pancasila," katanya.
Beberapa program prioritas BBPMP di antaranya adalah program sekolah penggerak, kurikulum merdeka, rapor pendidikan, transformasi regulasi, transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD dan jenjang selanjutnya, gerakan sekolah sehat, transformasi pendidikan khusus dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa program unggulan dari presiden yang baru yang akan dilakukan Ditjen PDM seperti pembentukan sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota. Sekolah unggulan ini bisa jadi dari sekolah penggerak. Bukan seperti dulu yang biayanya mahal, tapi sekolah berkualitas bagus yang bisa dinikmati oleh anak-anak bertalenta dari keluarga kurang mampu. Program unggulan lainnya adalah pendidikan yang mengutamakan problem solving. Guru-guru yang sudah dilatih, terutama dari guru penggerak, akan menjadi duta-duta problem solving tersebut.
"Melalui kegiatan kumpul komunitas dan KOL lokal ini akan menjadi inisiatif strategis untuk memperkuat komunikasi program-program prioritas Kemendikbudristek. Inisiatif ini melibatkan komunitas dan KOL lokal yang aktif di berbagai bidang karena mereka berperan penting dalam mempromosikan program-program prioritas Kemendikbudristek. Mereka juga memiliki akses langsung ke masyarakat lokal dan dapat membangun trust dan engagement yang lebih kuat. Selain itu, komunitas dan KOL lokal juga bisa menjadi agen informasi program prioritas dan memfasilitasi diskusi dan workshop program prioritas Kemendikbudristek serta membangun jaringan dengan masyarakat lokal," ujar Muslihuddin.
Dalam upaya lebih memperluas jejaring penyiaran informasi Kebijakan Merdeka Belajar untuk mendukung ketercapaian glorifikasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Program Prioritas dan menyajikan informasi kebermanfaatan Program Merdeka Belajar oleh seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat, BBPMP Provinsi Sumatera Barat melihat pentingnya penglibatan sejumlah Komunitas dan Key Opinion Leader (KOL) sebagai wadah publikasi dan komunikasi yang berasal dari unsur eksternal yang ikut secara aktif memperhatikan perkembangan dan kemajuan Pendidikan, memperluas pemberitaan Merdeka Belajar, dan ikut terlibat dalam mendukung mempublikasikan implementasi kebijakan Merdeka Belajar.Kegiatan kumpul komunitas dan KOL lokal tersebut juga mengundang praktisi pendidikan Prof. Ganefri sebagai pembicara serta influencer Uda Rio dan Yaumul Fajri, juga Kepala Dinas Kominfotik Sumbar diwakili Sekretaris sebagai bentuk dukungan terhadap sosialisasi program-program prioritas Kemendikbudristek.
Prof. Ganefri pada kesempatan itu mengatakan, salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah pemerataan pendidikan. Pada tahun 2023, masih terdapat sekitar 13,2 persen atau 9.449 yang memiliki aksesbilitas pendidikan tertinggal. Adapun tujuh persoalan pendidikan yang dihadapi oleh anak di daerah 3T adalah belum tersedianya layanan pendidikan, minimnya akses layanan pendidikan, minimnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, distribusi guru yang tidak seimbang, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan penyediaan guru, angka partisipasi sekolah yang masih rendah dan jumlah serta kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai.
Solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan itu antara lain dengan program afirmasi pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses pendidikan, mewujudkan pendidikan yang bersifat inklusi, transformasi ekosistem pendidikan dan pembangunan yang berkelanjutan. (rn)
Editor : MELDA RIANI
