PADANG - Pendidikan yang belum merata menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Data Kemendikbudristek menunjukkkan masih terdapat sekitar 9.449 desa (13.20%) dengan aksesibilitas pendidikan tertinggal di Indonesia tahun 2023. Selain minimnya akses layanan pendidikan, sebagian bahkan belum ada layanaan pendidikan. Selain itu, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang minim, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan penyediaan guru, angka partisipasi sekolah yang masih rendah serta jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai, menjadi permasalahan pada daerah-daerah tertinggal tersebut.
Hal itu dikatakan Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang (UNP) Prof.Ganefri saat menjadi pembicara pada kegiatan kumpul komunitas dan Key Opinion Leader (KOL) lokal yang diadakan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumatera Barat, Senin dan Selasa (23-24/9) di Hotel Truntum, Padang.
Dikatakan Ganefri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat telah berada pada kategori cukup tinggi dimana tren pada tahun 2022 menunjukkan angka 72,91. Namun, masih terdapat ketimpangan untuk penduduk dalam mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Begitu juga dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang masih berada di angka 31,16, di bawah rata-rata global 40. Faktor penyebab di antaranya prioritas yang lebih kepada pendidikan dasar, kualitas pendidikan tinggi yang tidak merata, kurangnya kesiapan pendidikan terhadap revolusi industri 4.0, kurangnya keterlibatan industri, kurangnya inisiatif kewirausahaan dan kesenjangan regional.
"Tantangan lain bagi bangsa Indonesia di dunia pendidikan adalah pemanfaatan teknologi yang masih dianggap sebagai disrupsi. Nah, bagaimana menyiasati disrupsi digital ini menjadi transformasi digital," katanya.Tantantan pendidikan lainnya menurut Ganefri terletak pada guru dimana perlunya guru yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam melakukan aktifitas koginitif.
Solusi dari berbagai persoalan ketidakmerataan pendidikan tersebut adalah dengan program afirmasi pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses pendidikan, mewujudkan pendidikan yang bersifat inklusif, melakukan transformasi ekosistem pendidikan kebijakan serta pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, dengan berbagai persoalan itu, ia menyatakan dukungan perguruan tinggi dalam menyosialisasikan program-program prioritas Kemendikbudristek.
Selain Prof.Ganefri, kegiatan kumpul komunitas dan KOL lokal tersebut juga mengundang influencer Uda Rio dan Yaumul Fajri sebagai pembicara, serta Kepala Dinas Kominfotik Sumbar diwakili Sekretaris sebagai bentuk dukungan terhadap sosialisasi program-program prioritas Kemendikbudristek. (rn)
Editor : MELDA RIANI
