Refly Harun, pakar hukum tata negara yang ikut hadir di acara tersebut, bahkan menyebut ini sebagai tindakan kriminal. “Aneh bin ajaib,” katanya tentang sikap polisi yang hanya menonton tanpa bertindak.
Sungguh, ini lebih aneh daripada skrip sinetron. Polisi yang berdiri menyaksikan pelanggaran hukum tanpa bertindak, mungkin karena mereka berpikir: “Ah, ini kan bukan delik aduan, kenapa repot-repot?”
Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Demokrasi tidak tumbuh subur di tanah yang kering oleh intoleransi dan kekerasan.
Forum-forum diskusi kebangsaan, yang seharusnya menjadi ruang untuk merawat ide-ide tentang masa depan bangsa, malah dihancurkan oleh mereka yang mungkin lebih nyaman menggunakan kekerasan daripada otak mereka.
Inilah potret nyata bagaimana premanisme dan oligarki dapat berjalan beriringan, tangan di tangan, dalam upaya menundukkan demokrasi. Demokrasi kita memang bukan lagi bayi, tapi dia sedang dalam masa-masa yang penuh ujian.
Dan seperti yang ditunjukkan dalam insiden ini, musuh terbesar demokrasi bukan hanya oligarki, tapi juga anarkisme dan premanisme yang semakin dipelihara di bawah permukaan masyarakat kita.Siapa yang bertanggung jawab? Tentu, banyak pihak yang perlu ditanya soal ini. Polisi, pemerintah, masyarakat, bahkan kita sebagai bangsa yang seharusnya menghargai perbedaan pendapat dan demokrasi.
Demokrasi bukan hanya tentang mendengarkan pendapat yang kita setujui, tapi juga tentang memberi ruang bagi pendapat yang kita tolak. Sayangnya, kelompok OTK yang menyerbu diskusi ini sepertinya melewatkan pelajaran ini di sekolah dasar.
Din Syamsuddin, Refly Harun, dan para tokoh lainnya sudah bersuara lantang mengecam tindakan ini. Tapi yang lebih penting dari kecaman adalah aksi nyata.
Apakah insiden ini akan menjadi titik balik bagi penegakan demokrasi kita? Atau hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang kompromi dengan kekerasan dan intimidasi?
Editor : Rahmat
