"PKH harus dikelola secara jujur dan transparan, tanpa ada intervensi politik. Ini bukan ruang untuk bermain politik, apalagi menyalahgunakan kewenangan untuk mengintimidasi penerima bantuan," katanya.
Helmi Moesim juga mengingatkan kepada pemerintah Kota Padang dan seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan PKH tetap pada tujuan utamanya, yakni mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan."Kami akan terus mengawasi pelaksanaan PKH agar sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan. Jika masih ada yang mencoba menggunakan program ini untuk kepentingan politik, akan ada sanksi tegas dari DPRD," pungkasnya. (*)
Editor : Bambang Sulistyo
