Ada yang bilang politik itu permainan catur, tapi di Indonesia, politik lebih mirip seperti main ular tangga. Ada yang naik, ada yang tergelincir ke bawah, dan tentu, ada yang mangkrak. Betul, main ular tangga bisa mangkrak lho.
Salah satu yang mangkrak ini, sebut saja misal Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek spektakuler yang dipromosikan sebagai warisan abadi dari Jokowi, tapi mulai terlihat seperti fosil raksasa di tengah hutan Kalimantan. Ya, IKN ini kini lebih mirip proyek dengan plang "under construction forever".
Tapi tunggu, jangan langsung salahkan Jokowi. Ini bukan salah dia, katanya. Beliau cuma “menyampaikan aspirasi” rakyat. Dan rakyat yang dimaksud, tentu saja, bukan sembarang rakyat. Ada lembaga wakil rakyat yang katanya memberikan persetujuan untuk IKN.
DPR, yang kerap disebut “tukang stempel” itu, disalahkan Jokowi dalam manuver terbarunya. Jadi kalau proyek ini gagal? Mampus kau DPR! Begitu kiranya rakyat berteriak. Apalagi, Jokowi sudah berasa cuci tangan.
Bayangkan saja, proyek sebesar IKN ini, yang membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan triliun rupiah, kini mulai terasa seperti impian kosong. Hutang? Biarkan saja, tokh itu bisa dibereskan presiden berikut.
Dana? Oh, itu urusan nanti. Investor? Hmm, investor mana yang tertarik dengan proyek yang terlihat seperti kastil pasir di pinggir pantai? Mereka menunggu, mengamati, dan akhirnya semua melangkah mundur, meninggalkan papan nama IKN di Kalimantan, kosong melompong.
Yang menarik, Jokowi ingin warisan yang besar dan mewah seperti piramida Mesir. Sebuah mahakarya yang akan dicatat sejarah. Tapi ternyata, realitas berkata lain.Bahkan, saking pintarnya beliau, saat IKN mulai terancam mangkrak, beliau langsung melempar bola panas ke DPR. "Ini bukan proyek saya, ini proyek rakyat," katanya sambil tersenyum manis.
Tentu saja, semua dibuatnya tercengang bertanya, rakyat mana yang pernah dimintai pendapat tentang ini? Mungkin hanya rakyat-rakyat di Senayan, itupun yang "diservis" dengan deal-deal politik di belakang layar.
Faktanya, Jokowi menyatakan IKN sebagai proyek yang didukung 90% fraksi di DPR. Sebuah klaim yang seolah-olah menegaskan bahwa keputusan IKN adalah suara rakyat.
Editor : Rahmat
