SINGGALANG - Merespon usulan Menteri HAM Natalius Pigai bahwa kementeriannya membutuhkan tambahan anggaran supaya kebijakan Presiden Prabowo di bidang HAM bisa terealisasi.
Komisi 13 DPR RI mendorong Pigai agar mengulurkan program yang rinci dan terukur terlebih dahulu.
"Pembangun struktur organisasi baru, tempat baru kalau sampai pak menteri ini sudah berpikir panjang membangun kantor setiap provinsi dengan target Rp20 triliun," katanya.
"Jadi tolong diprioritaskan, tidak semuanya harus dipenuhi dalam waktu jangka pendek. Jadi Rp20 triliun itu apabila nanti benar-benar diberikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan atau hanya diberikan sesuai dengan yang ada sekarang," katanya.Menurutnya, hal ini Undang-undang Nomor 39 yang ingin sekali asasi manusia untuk merevisinya.
"Jangan nanti semangat pak menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran pertarungan-pertarungan anggaran di Kementerian, lintas Kementerian dengan Kementerian Keuangan, dan lain-lain," katanya. (*)
Editor : RC 014Sumber : YouTube Metro TV
