Sementara, di sisi lain, ada juga masyarakat penerima zakat yang dinilai mampu malah dapat bantuan. Ada indikasi oknum komisioner “main mata” dalam menyalurkan bantuan karena kepentingan tertentu.
Ia juga menyorot soal indikasi keberpihakan oknum komisioner Baznas dalam Pilkada. Dari laporan masyarakat, ulasnya, jika warga ingin dapat bantuan Baznas, harus mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Ada laporan warga. Kalau ingin dapat bantuan Baznas, harus mendukung salah satu pasangan calon di Kota Solok. Kami sangat miris mendengarnya, sesuaikan penyaluran zakat dengan peruntukannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini yang menerima massa mengatakan, Baznas terbuka dengan kritik dan saran. Semua berhak menyampaikan pendapat dan dilindungi undang-undang.
Zaini menyebut, Baznas sudah menyalurkan bantuan zakat bagi lebih kurang 12 ribu keluarga. Ia memastikan, jika ada warga miskin Kota Solok yang berhak menerima pasti akan dibantu, tentu ada prosesnya dan juga dana zakat juga terbatas.
“Dana zakat kita tidak sebanyak dana APBD. Kalau ada kekurangan dan kelemahan, akan kami perbaiki. Saya bekerja karena Allah. Saya kan diangkat dan diberhentikan walikota. Kalau walikota memberhentikan, saya siap saja,” tegas Zaini.
Usai bertemu massa, ketua Baznas bersama sejumlah komisioner pun menerima perwakilan massa di dalam gedung Baznas. Tampak hadir, komisioner Baznas, Diki Asnur, Maqomam Mahmuda dan Awaludin.Usai berdiskusi, Baznas menyepakati beberapa point yang menjadi tuntutan pendemo antara lain bersikap netral dalam Pilkada. Mengkaji penyaluran zakat di masa Pilkada agar tidak menimbulkan prasangka terkait politik.
“Nanti kita bawa dalam rapat pleno untuk mengkaji penyaluran zakat saat momen Pilkada. Tapi, Baznas akan tetap menyalurkan zakat untuk hal-hal yang sifatnya darurat karena ini menyangkut kemaslahatan. Yang jelas Baznas akan netral,” tegas Diki Asnur.
Usai diskusi itu, massa akhirnya membubarkan diri. Massa berjanji akan turun dengan jumlah lebih besar jika nantinya Baznas tidak mengindahkan tuntutan masyarakat dan terindikasi tidak netral dalam Pilkada. (oky)
Editor : Eriandi