BUKITTINGGI - Dinas Perumahanan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pendataan sektor perumahan rawan bencana secara digitalisasi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani dalam Seminar dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Longsor Sektor Perumahan yang berlangsung selama dua hari di Istana Bung Hatta Bukittinggi.
“Kita sudah melakukan pendataan rumah rawan bencana secara digital berbasis nagari, rencananya bakal launching Senin depan. Peran utamanya tetap BPBD, kami selaku sektor perumahan kolaborasi,” kata Rifda Rabu (20/11/2024) usai kegiatan.
Dituturkannya, data digitalisasi ini lahir karena belum optimalnya layanan pascabencana di Sumbar selama ini. Kemudian dilakukan proyek perubahan dengan Strategi Peningkatan Kerja Layanan Pascbencana melalui Digitalisasi Data Rumah di Kawasan Rawan Bencana Berbasis Nagari (desa) di Sumbar.
Selanjut, pilot projek kegiatan pendataan berbasis digital ini dilakukan di dua kelurahan di Kota Bukittinggi, yakni Kelurahan Belakang Balok dan Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang. Kedua kelurahan ini dipilih karena berada di kawasan Ngarai Sianok yang terancam gempa dan longsor akibat Sesar Sianok.
Dijelaskannya, pendataan secara digital ini tak hanya terkait data rumah rawan bencana berbasis nagari (desa), tapi juga data aspek keselamatan, baik jumlah penduduk beserta kepala keluarga (KK), hingga titik koordinat rumah yang valid di kawasan bencana.“Nanti ada dashboard tersendiri yang terhubung langsung dengan OPD terkait, sehingga pengisian data bisa melalui kajian dan kolaborasi dengan banyak pihak yang kompeten," ungkap Rifda.
Data digital ini dilakukan untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pascabencana di wilayah Sumbar.
“Jika terjadi bencana, pihak yang memberikan bantuan atau pertolongan tentu akan lebih cepat dan gampang, karena secara digital data dasarnya sudah ada,” ujarnya.
Dengan adanya digitalisasi data berbasis nagari ini, pihaknya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa berperan maksimal. Misalnya, Dinas Sosial bisa menentukan prediksi jumlah bantuan yang harus dilasurkan sesuai data, baik logistik, sandang, pangan, dan lainnya, sehingga eksekusinya tidak lagi terlambat.
Editor : yoserizal
