Muhidi menjelaskan, walaupun APBD telah ditetapkan, DPRD memberikan sejumlah catatan yang mesti menjadi catatan pemprov.
Berdasarkan pembahasan Badan anggaran, DPRD meminta Pemprov untuk konsisten meningkatkan alokasi belanja modal sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022.
Selain itu DPRD juga meminta Pemprov untuk mencari sumber pembiayaan lain selain APBD untuk pembangunan proyek-proyek dengan alokasi anggaran berjumlah besar serta menuntaskan penyelesaian proyek-proyek yang belum rampung.
"Misalnya bisa dengan skema KPBU atau kerja sama dengan sektor swasta," ujar politisi PKS tersebut.
Sementara itu, menanggapi sejumlah catatan dari DPRD, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Pemprov akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.Berbagai potensi yang ada akan didata dan disusun perencanaannya agar bisa menghasilkan tambahan pendapatan untuk Sumbar.
Dikarenakan jumlah APBD Sumbar yang turun dibanding tahun sebelumnya, Mahyeldi mengatakan bersama banggar DPRD, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah berusaha mengoptimalkan penyusunan anggaran agar efektif dan mengutamakan pembiayaan untuk program-program penting. (ti)
Editor : Eriandi
