Dari laman dashboard tersebut juga terlihat lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi keuangan terendah, yakni Dinas Lingkungan Hidup baru mencapai 66,61 persen. Diikuti Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbar baru mencapai 73,47 persen.
Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) baru mencapai 74,5 persen. Dinas Energi Sumbar Daya Minerla (ESDM) baru mencapai 76,56 persen dan Biro Kesra Setdaprov Sumbar dengan capai baru 76,86 persen.
Sedangkan yang memiliki realisasai keuangan cukup tinggi Kebangpol mencapai 98,47 persen, Dinas Saptol PP Sumbar mencapai 96,49 persen, Dinas Sosial Sumbar mencapai 95,53 persen, Biro Organisasi Setdaprov Sumbar menpcai 95,01 persen dan Bappeda mencapai 94,37 persen.
Sementara 5 OPD realisasi fisik terendah, yakni BPBD dengan realisasi baru mencapai 57,83 persen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah baru mencapai 62,15 persen, Diskominfotik mencapai 73,09 persen, DLH baru 76,67 persen dan Badan Penghubung baru 77,00 persen.
Sementara lima OPD yang sudah mecapai target, yakni Disnakertran 100 persen, Biro Perekonomian mencapai 100 persen, Biro Adpim Setdaprov Sumbar mencapai 100 persen, RSAM Bukittinggi mencapai 100 persen dan Dinas Satpol PP mencapai 99,93 persen.
Kondisi yang sama juga terjadi pada realisasi pendapatan daerah, pendapat Pemprov Sumbar ditargetkan Rp6,8 triliun, sementar terealisasi keseluruhan baru Rp6,2 triliun.
Capain rendah juga tergambar dari realisasi PAD Sumbar 2024 dipastikan kurang dari terget. Target PAD 2024 dibuat Rp 3,3 triliun, realisasi Rp 2,73 triliun atau kurang Rp 602 miliar. Jika dibanding 2023, target Rp 3,1 triliun, realisasi Rp 2,78 triliun atau lebih tinggi dari 2024.Begitu juga dengan capain retribusi tidak mencapai target. Retribusi ditargetkan Rp414 miliar, terealisasi hanya Rp358 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditarget mencapai Rp129 miliar tercapai hanya Rp122 miliar.
Hasil rendah juga terlihat pada pendapatan lain-lain yang sah, ditarget mencapai Rp105 miliar terealisasi hanya Rp80 miliar lebih.
Membaca dashboard Pemprov Sumbar, terlihat jelas, pendapatan asli daerah tidak tercapai. Ini berimbas pada uang di kas dan selanjutnya pada belanja. Misal TPP ASN gagal dibayarkan.(ys)
Editor : Eriandi
