PADANG - Target penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 2024 meleset dari target. Tidak tercapainya target tersebut karena terkoreksinya rencana pendapatan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
"Pada umumnya yang tidak tercapai itu adalah pendapatan yang diuntukkan oleh pemerintah pusat pada kita. Ini juga yang berdampak pada persentase penerimaan kita,” sebut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdino, Senin (30/12/2024).
Dikatakannya, pendapatan daerah yang ditarget tersebut seperti bagi hasil cukai rokok. Untuk pendapatan ini, yang menentukan adalah pemerintah pusat. Begitu juga dengan bagi hasil pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
"Dua komponen tersebut ditentukan pemerintah pusat. Kita hanya menerima saja,” sebutnya.
Disebutkannya, yang bisa dioptimalkan oleh Pemprov Sumbar adalah pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak air tanah.
Diungkapkannya, khusus untuk pajak kendaraan bermotor capaian cukup tinggi tahun ini. Dibanding pada 2023, Bapenda Sumbar bisa mencapai pendapat dari PKB mencapai Rp831 miliar lebih. Diperkirakan akan bisa terus bertambah mencapai Rp841 miliar pada hari penutupan tahun 2024."Memang masih di bawah target mencapai Rp867 miliar, tapi cukup tinggi dibanding 2023 hanya mencapai Rp811 miliar,” ungkapnya.
Sedangkan untuk BBNKB capaiannya juga sejalan dengan kondisi nasional. Penerimaan ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada pendapatan dari BBNKB.
"Secara nasional, target pendapatan dari BBNKB itu terkoreksi sebanyak 24 persen. Sumbar masih mendingan, deviasi sekitar 16 persen dari target,” ujarnya.
Editor : yoserizal
