PADANG - Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumbar risau melihat provinsi ini menyimpan banyak masalah. Hal ini bisa diurai, jika kesadaran kolektif muncul untuk mengatasinya. Tentu saja gubernur yang memegang kemudi penyelesaian.
“Seluruh komponen sudah tahu masalahnya, namun tidak ada yang tampil ke depan, ICMI akan sedang menghimpun masukan dan rekomendasi penting untuk disampaikan pada gubernur,” kata Ketua ICMI Sumbar, Prof Musliar Kasim, dalam rapat organisasi itu di Padang, Rabu (8/1). Masalah disampaikan peserta rapat mulai dari judi online, pinjaman online, narkoba, LGBT, kemiskinan, sengkarut harta pusaka tinggi dan tanah ulayat sampai pada PLTS Singkarak.
Data yang didapat Singgalang dari lapangan menyebut, pemerintah nagari salingka danau menolak PLTS, bukan tak mau proyek itu, tapi PLN ingkar janji. Ketika intake PLTA Singkarak dibuat di Malalo, di aliran Batang Ombilin dibuat beton, yang bisa buka tutup atas bawah. PLN hanya membuka bagian atas, tidak bawah. Akibatnya, lumpur mengendap, menutupi pasir dan ikan khas di sana, bilih tidak bisa hidup di lumpur, lalu tidak berkembang-biak. Kompensasi dari PLN juga tidak sesuai perjanjian. Bahkan, dulu disebut listri gratis. Rakyat kecewa dengan PLN.
Masalah lain, banyak rumahtangga yang remuk karena perceraian, lalu berimbas pada tumbuh kembang anak. Tawuran, salah satu buktinya. Disampaikan juga soal makan gratis, yang dirisaukan bahan baku bisa mahal seperti telur, karena petani kita menjual ke pasar yang lebih mahal. Telur untuk Riau Jambi dan Bengkulu didatangkan dari Sumbar.
“Ini mesti kita risaukan, nanti bermasalah di tengah jalan,” kata Musliar. Ia didampingi pengurus lain Prof Ganefri, Prof Werry Darta Taifur dan Guspardi Gaus. Hadir dalam rapat itu belasan anggota.
Rapat untuk menghadapi Silakwil ICMI itu, dimaksudkan untuk mencatat berbagai masukan dari pengurus. Hampir semua menyampaikan masukan, sampai pada proses pernikahan yang mesti sesuai kaedah ABS-SBK.Karena menghimpun, dicatat berbagai masukan, misalnya soal sampah yang tak tertangani dengan baik, laut yang tercemar dan kasus Lembah Anai sehabis galodo. ICMI minta semua area di sana mesti kosong dari bangunan, karena sangat berbahaya. Sejauh itu, belum ada penjelasan ulang dari pihak terkait, gubernuur dan bupati, “Lembah Anai, harus dikosongkan.”
Bank Nagari Syariah mesti diwiuudkan, meski ada peserta yang menyatakan, akan sulit karena konstelasi politik daerah. Apapun itu, ekonomi syariah memang harus tumbuh. Sayang sebuah kenyataan, pemahaman syariah orang Sumbar, “merah.” Sebangun dengan itu, juga perlu diperluas produk halal, karena akan ganjil jadinya, jika Thailand lebih hebat dari Indonesia soal yang satu ini.
ICMI dibentuk pada 7 Desember 1990 di Malang dan ketua terpilih BJ Habibie. Dalam beberapa tahun belakangan organisasi ini agak meredup, karena itu, diperlukan manajemen brand sehingga berkibar lagi. Khusus untuk Sumbar, ICMI diminta lebih tajam lagi membedah persoalan daerah, sehingga bisa dijadikan acuan bagi berbagai pihak dalam bertindak. (kj)
Editor : Bambang Sulistyo
