PADANG -Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta se-Sumatera Barat (Sumbar) sampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah swasta pada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (20/1) di gedung DPRD.
Persoalan tersebut diantaranya terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai acap merugikan sekolah swasta dan bantuan pemerintah yang masih lebih sering diberikan pada sekolah negeri ketimbang sekolah swasta.
Ketua FKKS SMK Swasta se-Sumbar, Zardoni mengatakan selama ini sering terjadi permasahan setiap masa penerimaan siswa baru. Ia menilai kebijakan PPDB selama ini sering berubah di tengah jalan tanpa ada pemberitahuan pada sekolah swasta.
Selain itu, sering terjadi pula di masa telah ditutupnya pendaftaran siswa pada sekolah negeri namun di lapangan justru siswa masih diterima.
"Alhasil ini merugikan sekolah swasta. Siswa yang telah mendaftar seperti ditarik lagi ke sekolah negeri. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta terpaksa tutup karena kekurangan siswa," ujarnya.
Mereka berharap penentukan kebijakan PPDB dapat secara aktif mengikutsertakan sekolah swasta demi menghindari persoalan yang acap terjadi."Selain itu perlu pula pengawasan untuk sekolah negeri agar tidak menambah siswa di saat masa penerimaan telah ditutup," ujarnya.
Mereka berharap ada koordinasi yang baik antara pemerintah,sekolah negeri dan sekolah swasta. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dan persoalan yang hanya merugikan salah satu pihak.
Nofrizal, salah satu anggota forum berharap DPRD dapat mendorong dilaksanakannya verifikasi daya tampung sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Hal ini dinilai penting untuk dilakukan untuk memastikan penerimaan siswa benar-benar sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya.
"Kami menilai lebih baik proses PPDB tidak lagi dilakukan dalam banyak tahap, karena ini sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan bagi sekolah swasta," katanya
Editor : Eriandi
