Ada Pokja Hukum Adat di Kementrian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dibawah pimpinan Yusril Ilhza Mahendra. Pihaknya akan mempelajari dan membuat rekomendasi kasus ini dalam waktu satu minggu.
Wamen HAM menambahkan, secara bersamaan pihaknya akan meminta kantor perwakilan di Sumatera Barat untuk melakukan pengecekan ke lokasi tanah ulayat. Selain itu, akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agaria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional serta HAM. (r) Editor : EriandiArisal Aziz Laporkan Kasus Dugaan Perampasan Tanah Ulayat ke Kemen HAM
Berita Terkait
