PADANG - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Barat menyelenggarakan Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) 2025, Sabtu (8/2) di Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Hadir pada Silakwil tersebut, 90 orang pengurus, di antaranya para wakil ketua, ketua bidang, sekretaris, dan wakil sekretaris.
Silakwil merupakan rapat kerja yang menghasilkan beberapa program kerja MPW ICMI Sumbar 2025. Tahun ini mengangkat tema 'Meningkatkan Peranan dan Kontribusi untuk Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Sumatera Barat'.
Silakwil hari ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dan masyarakat, yaitu:
1. Bidang Politik dan Hukum
Pilkada 2024 menelan biaya lebih dari Rp41 triliun menyebabkan degradasi moral dan praktik politik uang. ICMI Sumbar menyatakan, Pilkada hanya untuk tingkat provinsi (gubernur) atau Pilgub, sementara pemilihan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD untuk efisiensi. Rasionalisasi ini didasarkan Pilkada Serentak 2024, terlalu banyak mudharat dari pada manfaat yang terjadi di lapangan.
Penguatan hukum bagi aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Peristiwa penembakan sesama aparat dan pelanggaran hukum oleh aparat hukum perlu dibenahi dengan penguatan hukum bagi penegak hukum.Penyelesaian masalah sertifikat tanah ganda dan harta pusaka tinggi. Diperlukan keseriusan dengan tahapan yang jelas agar persoalan ini tidak memicu konflik sosial. Pihak aparatur perlu membangun sistem pengawasan dengan mekanisme yang tersedia.
Program penanaman pohon sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. ICMI mengusulkan kewajiban setiap lembaga untuk memanfaatkan lahan untuk menanam pohon di tengah pesat pembangunan yang membuat menyempitnya lahan hijau.
2. Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan
Penguatan ekonomi syariah, UMKM berbasis syariah, serta digitalisasi ekonomi syariah. Budaya ekonomi syariah di tengah masyarakat sudah tumbuh dengan baik namun perlu pembinaan dari berbagai lini oleh pemerintah.
Editor : MELDA RIANI
