Dana Tranfer ke Daerah Dipangkas, Anggaran Pembangunan Irigasi Dasar Sumbar Nol

PADANG -Pemerintah pusat melakukan efisiensi terhadap sejumlah anggaran. Kebijakan tersebut juga berimbas pada dana transfer dari pusat untuk Provinsi Sumbar.

Sebanyak Rp140 miliar dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumbar dicoret. Sehingga anggaran untuk sejumlah sektor ada yang dicoret hingga menjadi nol.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menekan regulasi yang memangkas signifikan dana transfer ke daerah atau TKD pada tahun ini yang meliputi kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Dana transfer daerah lain yang ikut dipotong Sri Mulyani adalah dana otonomi khusus Papua dan Aceh, dana desa, hingga dana keistimewaan yang selama ini diterima Provinsi DIY.

Kebijakan pemangkasan dan penghematan besar-besaran ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Dana tranfer daerah yang nol di Sumbar seperti untuk kegiatan konektivitas, untuk sektor ini Sumbar tidak dapat anggaran satu persenpun. Baik untuk jalan-tematik pengembangan eksistem dan rantai pasok kawasan industri, maupun jalan tematik kawasan produksi pangan nasional.

Kemudian anggaran irigasi, anggaran untuk pembangunan irigasi dasar dicoret menjadi nol. Sebelumnya untuk layanan irigasi dasar ini sempat ada dialokasikan dana tranfer, seperti pembangunan embung di Tanah Datar. Kemudian dicoret menjadi nol. Begitu juga dengan kawan produksi pangan nasional, anggarannya juga nol.

Untuk pangan pertanian, anggaran dari dana transfer daerah juga terlihat nol. Tidak ada satu sen pun yang dialokasikan anggaran untuk sektor ini.

Informasi tersebut dibenar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemprov Sumbar, Rosail Akhyari. Dikatakannya total dana transfer daerah Pemprov Sumbar yang dipotong mencapai Rp140 miliar.