SINGGALANG - Kegaduhan soal efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah beberapa hari terakhir ditengarai karena adanya kementerian atau lembaga yang keliru menafsirkan instruksi Presiden Prabowo.
Istana pun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya menyasar pos-pos belanja yang tidak substansial dan cenderung boros.
Salah satu spekulasi yang berkembang imbas efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga adalah isu mengenai PHK besar-besaran terutama terhadap tenaga kontrak alias honorer.
Namun pihak istana buru-buru meluruskannya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasanasbi menyebutkan, kebijakan efisiensi hanya menyasar yang keliru menafsirkan instruksi Presiden Prabowo.
"Jadi kalau masih ada isu-isu itu berarti betul-betul salah tafsir terhadap arahan Presiden tapi teman-teman kan juga harus kritis kalau konsultan habis kontraknya kemudian enggak disambung jangan bilang itu gelombang PHK," katanya.
"Gelombang itu setinggi apa sih kalau ada tenaga lepas yang kemudian tidak diperpanjang lagi. Jangan dianggap itu gelombang PHK kan kalimat harus diukur yang teman-teman maksud dengan gelombang itu setinggi apa isu adanya PHK besar-besaran imbas efisiensi anggaran," katanya.Sebelumnya sempat menjadi perhatian DPR dalam rapat rekonstruksi anggaran Kementerian BUMN Kamis kemarin.
Isu ini mengemuka namun Menteri BUMN Erick Thohir menjamin tak ada PHK atau pengurangan tenaga kerja.
"Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada memang salah satu juga yang kita jaga juga karena itu saya rasa fasilitas penting buat pegawai kami," katanya. (*)
Editor : RC 014Sumber : YouTube Metro TV
