SINGGALANG - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai honorer di kementerian dan lembaga.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan DPR lainnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa rekonstruksi anggaran tidak boleh diterjemahkan sebagai pemangkasan tenaga honorer, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kelangsungan pelayanan publik.
Hal itu ditegaskan Sri Mulyani pada saat menggelar konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Pimpinan DPR lainnya.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rekonstruksi anggaran mestinya tidak diterjemahkan menyasar tenaga honorer perintah Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran harus memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga."Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran Kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," katanya.
Untuk itu, katanya, akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi Kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik. (*)
Sumber : YouTube Metro TV
