Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat pagi (7/3/2025) untuk mengikuti rapat terbatas. Rapat ini membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih, sebuah program yang diharapkan dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan ekstrem di desa-desa sekaligus pusat kegiatan perekonomian desa.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, tiba di Istana sekitar pukul 09.17 WIB dengan mengenakan kemeja batik. Ia menjelaskan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai Koperasi Desa Merah Putih.
"Koperasi Merah Putih ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa. Ada outlet, ada apotek desa, ada gudang desa," ujar Budi Arie kepada awak media. Ia menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat memotong rantai distribusi hasil pertanian lokal sehingga masyarakat desa dapat menikmati harga yang lebih terjangkau.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang tiba di Istana pukul 09.30 WIB, menyatakan bahwa dirinya hadir untuk memenuhi undangan rapat terbatas bersama Menteri Koperasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Meutya Hafid. Namun, Tito tidak merinci pembahasan khusus dalam rapat tersebut.
"Bersama Menteri Koperasi, ada (Menteri) Kominfo. Jadi diundang, saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu," kata Tito.
Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi di setiap desa. Program ini akan menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga produk dapat langsung sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan koperasi tersebut.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. (*)
Editor : EriandiSumber : antara
