Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menyisir sejumlah anggaran untuk dilakukan efisiensi. Langkah itu saat dilakukan dalam bentuk pergeseran, puncaknya pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada Juni 2025.
Hingga kini, Pemprov Sumbar sudah bisa menyisihkan sekitar Rp107 miliar hasil dari efisiensi di lingkungan Pemprov Sumbar. Jumlah itu hasil dari pemangkasan sejumlah kegiatan dengan rata-rata 25 hingga 50 persen anggaran.
"Sekarang kita masih melakukan sejumlah efisiensi terhadap anggaran yang disarankan pemerintah pusat,"sebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) saat ini adalah Rosail Akhyari, Rabu (12/3) dihubungi.
Diakuinya, Pemprov Sumbar tidak menargetkan berapa jumlah nominal yang harus didapatkan dari kebijakan efisiensi tersebut. Namun, hanya memaksimalkan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
"Jadi tidak ada nominal harus dapat berapa, kita menyisir sesuai dengan arahan Instrusksi Presiden Nomor 1 tahun 2025," ulasnya.
Meski begitu, kegiatan yang menjadi sasaran efisiensi tersebut yakni, perjalanan dinas. Kemudian kegiatan yang tidak ada outputnya, seperti kegiatan bimtek dan seremoni."Sekarang untuk kegiatan seremoni sudah dikurangi," ungkapnya lagi.
Dijelaskannya, efisiensi yang dilakukan Pemprov Sumbar sejalan dengan perintah Inpres Nomor 1 tahun 2025. Agar terdapat penghematan anggaran untuk dioptimalkan pada sejumlah kegiatan berikutnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Tentang efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Efisiensi anggaran juga diharapkan dapat membantu menutupi defisit dan memastikan anggaran lebih optimal untuk kebutuhan prioritas.
Editor : Eriandi
