Masuki Masa Panen Raya, Alex Indra Lukman Minta Pemerintah Segera Rancang Maping Pembelian Gabah Petani

PADANG - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai, permintaan Bulog agar petani melakukan penundaan masa panen, bukan pilihan bijak dalam menampung hasil panen raya Kuartal I Tahun 2025 (Februari hingga April-red).

"Pemerintah harus segera merancang peta jalan (maping) pembelian produksi Gabah Kering Panen (GKP) petani di masa panen raya, sehingga semuanya bisa terserap dengan optimal dan petani tidak dirugikan," harap Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis.

Pernyataan ini disampaikan Alex, merespon kendala pengeringan GKP yang dialami Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Kediri dalam mengolah hasil panen petani di wilayah Kancab Kediri yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

Panen di kuartal I Tahun 2025 ini, GKP petani Kancab Kediri mencapai 450 ton per hari. Sementara, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, produksi gabah selama puncak panen medio Maret hingga April 2025 ini, diperkirakan mencapai 5.600 ton per hari.

"Panen raya ini akan terjadi di seluruh wilayah yang jadi kewenangan Bulog dalam menyerap GKP petani. Kasus di Kancab Kediri ini, jadi pembelajaran berharga agar tak terulang di Kancab lainnya di tanah air," terang Alex.

Dimana, akan terjadi potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025.

"Ancaman La Nina ini merupakan bom waktu bagi petani. Potensi terjadi gagal panen jika dilakukan penundaan masa panen," terang Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat ini.

Karenanya, Alex meminta kementrian dan lembaga terkait, segera mengkoordinasikan teknis pembelian GKP petani, sehingga bisa segera diolah jadi beras oleh Bulog sebagai operator.

"Hari ini, petani sudah sangat bergairah dengan adanya kewajiban Bulog membeli gabah petani apapun kualitasnya, sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg," ungkap Alex.