PADANG - Anggota Komisi I DPRD Padang Faisal Nasir meminta Walikota Padang meninjau ulang Perwako No. 5 Tahun 2015. Sebab menurutnya, upah yang diterima tenaga honorer maupun pegawai non PNS (pegawai daerah/NPD dan tenaga kontrak) masih di bawah nilai layak.Menurut Faisal besaran upah yang diterima honorer dan tenaga kontrak serta pegawai daerah tersebut tidak manusiawi. Sebab dari data yang diperoleh, masih ada tenaga honorer maupun NPD yang menerima upah hanya Rp950 ribu per bulan.
"Bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan hidup disaat kondisi serba mahal saat ini. Makanya Perwako itu perlu ditinjau," lanjut Ketua Fraksi PAN DPRD Padang itu.Dari data yang diperoleh dari sumber yang tidak ingin namanya disebutkan, terkait upah yang diterima para NPD atau non-PNS berdasarkan daftar gaji pegawai honor yang diterbitkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang untuk bulan Maret 2015, upah yang diterima sesuai jabatan beragam mulai dari maksimum Rp1,850juta sampai Rp950ribu paling minimumnya.
Dalam penilaiannya, Pemko seolah sebelah mata memandang persoalan ini, sementara KemenPAN&RB mengapresiasi pemberian upah pegawai honor, kontrak daerah (NPD/Pegawai NonPNS-red) setara dengan PNS, selain itu jaminan lauk pauk juga mereka terima. (bambang) Editor : Eriandi
