[caption id="attachment_6399" align="alignnone" width="842"]
Akbar Tanjung (net)[/caption]JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar 2009-2014 Akbar Tandjung merasa khawatir partai berlambang pohon beringin tersebut urung mengikuti Pilkada serentak pada Desember 2015, jika sengketa internalnya belum juga menemui titik temu.
"Jika ini berkelanjutan dengan proses banding lalu tidak selesai proses hukumnya pada saat banding sampai Juli, ketika proses pendaftaran calon, berarti Golkar tidak akan ikut serta dalam pilkada," kata Akbar saat ditemui di acara Pengukuhan Gelar Guru Besar bagi Menpan-RB Yuddy Chrisnandi di Komplek Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (23/5).Akbar memandang dalam keadaan seperti sekarang ini seharusnya bisa dilakukan Munas Luar Biasa sesuai dengan AD/ART partai yang juga dikatakan oleh Mahkamah Partai Golkar, bahwa kongres luar biasa tersebut bisa digelar jika situasi partai dalam kondisi terancam.
"Bilamana ada sesuatu kondisi partai dalam keadaan terancam atau ada hal yang kepentingannya memaksa maka bisa dilaksanakan Munaslub oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Golkar tingkat satu. Di mana, dukungannya dibutuhkan 2/3 dari jumlah DPD tingkat satu," katanya.Dari Munaslub itu juga, bisa digunakan untuk proses perdamaian atau islah dua kubu yang sedang bersengketa dengan melakukan pemilihan ketua umum ulang. "Salah satu tugas dan kewenangan penting dari Munaslub yaitu menetapkan Ketua Umum baru dan itu mengacu pada AD/ART," ujarnya.
Terkait dengan pandangan bahwa jika dilakukan Munaslub maka partai membutuhkan dana yang besar, Akbar mengatakan hal tersebut relatif karena menurutnya biaya yang dikeluarkan bisa ditekan jika difokuskan pada pemilihan Ketua Umum saja."Kami sudah hitung untuk biaya sebesar Rp5 miliar bisa dilakukan Munaslub. Hanya dua hari satu malam atau dua malam satu hari, tentunya transportasi dibiayai masing-masing DPD," ucapnya.
Akbar juga mengaku telah berbicara dengan sejumlah Ketua DPD Golkar tingkat I dan tingkat II perihal wacana Munaslub dan mayoritas mereka menyatakan kesetujuannya."Saya sudah bicara dengan DPD Golkar tingkat I dan bahkan DPD Golkar tingkat II, kalau diselenggarakan Munaslub mereka pun bersedia untuk ikut urunan," ujar Akbar.
Dirinya masih berpendapat bahwa Munaslub bisa menjadi jalan islah bagi Golkar tanpa harus membebani dari sisi anggaran.Sementara itu, usulan Munaslub juga pernah dilontarkan oleh Politisi Golkar asal Keluarga Cendana, Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto dengan menyarankan agar Munaslub tersebut digelar di Bali. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh kedua kubu yang bersengketa.Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan mempertanyakan posisi Akbar yang tidak lagi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar.Penolakan yang sama juga disampaikan Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo. Menurutnya, pelaksanaan munaslub yang belum jelas bisa menimbulkan perseteruan kembali. (*/aci)
sumber:antara
