[caption id="attachment_7088" align="alignnone" width="650"]
BPK[/caption]JAKARTA -Badan Pemeriksa Keuangan mencatat sejumlah penyimpangan yang dilakukan KPU di daerah terkait kegiatan finansial lembaga tersebut selama 2014.
Hal itu disampaikan anggota BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan KPU Tahun 2014 di Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (3/6)."BPK menemukan masalah tertentu yang secara signifikan dan material berpengaruh terhadap pelaporan kewajaran keuangan KPU, antara lain persediaan gedung dan bangunan konstruksi dalam pekerjaan yang belum memadai; hibah dana untuk pilkada, pileg, pilpres dan operasionalnya; serta hibah akses pemda dan KPU daerah yang belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan," kata Agung.
Selain itu, BPK juga mencatat adanya beberapa daerah yang dinilai tidak patuh terhadap Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara karena tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana negara.Badan "adhoc" penyelenggara pemilu maupun KPU daerah yang melakukan penyimpangan tersebut antara lain ditemukan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Timur dan Samarinda. (*/lek)sumber: antara
Editor : Eriandi
