[caption id="attachment_74474" align="alignnone" width="640"]
Anggota DPR RI Mulyadi dan Wabup Padang Pariaman, Suhatri Bur, siap-siap mencoba perahu nelayan yang sudah memakai bahan bakar gas yang lebih hemat dari BBM. (ist)[/caption]"Katanya kalau pakai gas LPG ini hemat, setelah saya coba, memang benar- benar hemat. Terima kasih pemerintah, terima kasih Pak Mulyadi (anggota DPR RI asal Sumbar)," kata Hakim, seorang nelayan yang menerima paket tersebut, Jumat (30/11) di PPI Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman.
Ucapan Hakim yang sudah menjalani profesi nelayan hampir 33 tahun itu, dibenarkan oleh nelayan lain, Ali dan Nal. Mereka senang menerima program itu, karena hemat pengeluaran cukup besar.Penyerahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI yang disaksikan oleh Pertamina, Pemprov dan Pemkab Padang Pariaman itu bersifat seremonial, karena seminggu sebelumnya sudah dibagikan kepada nelayan. Total nelayan yang menerimanya mencapai 366 orang.
Menurut Hakim, kalau melaut menggunakan mesin dengan bahan bahar minyak (BBM), sehari dihabiskan 5 liter dengan harga rata-rata Rp50 ribu. Sebaliknya dengan memakai LPG tabung 3 kg, bisa tahan untuk tiga hari. Harga satu tabung 3 kg berkisar Rp19 ribu-Rp25 ribu. Cost mereka kurang."Tapi kita berharap kepada pihak Pertamina, isi ulang harus tersedia. Jangan pula kami susah mencarinya, termasuk harga beli yang tinggi. Bisa tak melaut kami," sebut Hakim.
Wamen ESDM Archandra Tahar mengungkapkan, paket konverter kit ini dapat menekan biaya operasional nelayan hingga separuh dari biaya menggunakan motor penggerak berbahan bakar premium (bensin).Anggota Komisi VII DPR Mulyadi menilai, penyaluran konverter kit BBG kepada nelayan memang sangat mendesak. Hal ini lantaran selama ini kuota elpiji 3 kg terus meningkat dan belum sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan pemanfaatan elpiji 3 kg tepat sasaran kepada kelompok miskin.
Meski begitu, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dan PT Pertamina selaku aktor di lapangan dalam distribusi elpiji 3 kg. Dia mendesak pemerintah memperketat pengawasan atas distribusi elpiji 3 kg lantaran masifnya laporan kelangkaan elpiji 3 kg. "Saya juga minta Pertamina memastikan pasokan aman dan tindakan preventif untuk menekan aksi penimbunan. Jangan sampai ketika nelayan sudah beralih ke elpiji justru sulit mendapatkannya," tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ini.
Program ini sudah secara keseluruhan sudah diperjuangkan Mulyadi sebagai pimpinan Komisi VIII pada 2016, saat pembahasan program dan anggaran 2017. Namun untuk Padang Pariaman baru terealisasi tahun ini. Sedangkan Pasaman Barat 898 nelayan, Padang 525 dan Agam 95 sudah terealisasi di 2017.Khusus Agam, kuota nelayan yang sudah dialokasikan 500 orang, tapi hanya 95 nelayan yang diloloskan Pemkab Agam.Pesisir Selatan adalah usulan terakhir yang disampaikan Pemkab setempat kepada Mulyadi, saat dia memimpin Komisi VII DPR kunker ke sana pada 2017 sehingga realisasinya pada 2018 yang secara seremonial sudah diserahkan pada Oktober lalu.
Mulyadi pun menyebutkan, kalau dikaitkan dengan politik, Pessel bukanlah daerah pemilihan (dapil)nya. Tapi ini persoalan krusial nelayan yang juga banyak di Pessel. Harus diperjuangkan dan alhamdulillah gol. Kepentingan rakyat harus diutamakan. "Perjuangan di Senayan tidaklah mudah. Pak Wamen (Archandra-red) tahu hal tersebut. Dibutuhkan kepiawaian dalam berargumentasi, karena tidak semua anggota Komisi VII setuju Sumbar mendapat kuota lebih banyak dari provinsi lain," sebutnya.
Kadang-kadang Mulyadi menggunakan hak diskresi sebagai pimpinan komisi demi dapil. Seorang anggota DPR harus berjuang habis-habisan untuk kepentingan dapil, sesuai dengan sumpah yang diucapkan saat dilantik.Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, menyatakan salut dengan yang dilakoni Mulyadi di DPR dalam memperjuangkan Sumbar umumnya dan Padang Pariaman, khususnya. Selain program konverter kit, sebelumnya berkat perjuangan Mulyadi sudah hadir Sekolah Politeknik Pelayaran di Tiram, Padang Pariaman yang sampai saat ini sudah dikucurkan dana pusat Rp800 miliar lebih.
Bahkan, sebut Suhatri totalnya nanti bisa mencapai Rp2 triliun. Ini membuat Padang Pariaman menjadi terkenal karena sekolah ini diincar oleh lulusan SMA/SMK terbaik di seluruh Sumatera bahkan Indonesia."Program untuk nelayan ini, tak sekadar diperjuangkan saja di pusat, tapi juga dikawal hingga ke bawah untuk memastikan program itu benar-benar tepat sasaran,"sebut Suhatri.
Editor : Eriandi, S.Sos
