PADANG - Sampai sekarang Masjid Raya Sumbar masih andalkan dana sedekah dan infak untuk menutupi biaya operasional. Hal ini diklaim sebagai alasan belum optimalnya pengelolaan masjid itu.
Untuk penyempurnaan pengelolaan, dinas terkait mengusulkan permintaan dana dari APBD provinsi. Yakni, pada APBD perubahan 2017 Rp385 juta dan APBD 2018 Rp1,8 miliar.Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Pemprov Sumbar, Syahril mengatakan sampai saat ini biaya operasional harus diakal-akali dari dana sedekah dan infak. Alhasil beberapa kebutuhan terpaksa dipangkas.
"Jumlah dana zakat, sedekah dan infak yang fluktuatif itu kita upayakan untuk membayar pengeluaran wajib. Namun jumlah itu tetap belum mencukupi," ujar Syahril saat rapat bersama Komisi V DPRD Sumbar, Rabu (5/7).Namun Anggota DPRD Sumbar Syahril menegaskan yang harus dilakukan sekarang adalah mencabut status kontruksi dalam pengerjaan (KDP) yang masih disandang Masjid Raya.
"Selama status KDP belum dicabut, penganggaran biaya dari APBD belum bisa dilakukan karena terhalang peraturan perundang-undangan," ujarnya.Biro Bina Mental dan Kesra telah mengusulkan pencabutan status KDP ini. Rencananya Juli Masjid Raya tak lagi berstatus KDP.Anggota Komisi V, Supardi mengatakan walaupun belum ada biaya operasional tetap yang berasal dari APBD, dia berharap pengawasan dan pengelolaan bisa ditingkatkan.Supardi mengatakan sampai sekarang masih ada keluhan terkait Masjid Raya. "Misalnya tentang muda mudi yang berdua-duaan di taman masjid. Selain juga perempuan-perempuan berpakaian seksi yang berfoto-foto di dalam masjid," ujarnya.
Hal-hal seperti ini, menurut Supardi, harus segera diselesaikan. Dia mengatakan masjid merupakan tempat sakral untuk beribadah sehingga marwahnya harus dijaga.(titi)
Editor : Eriandi
