JAKARTA – Meskipun sudah meredam, namun wacana pemindahan ibu kota Negara ke Palangkaraya masih menjadi sorotan para pengamat ekonomi. Ada yang berpandangan bahwa rencana tersebut belum mendesak untuk direalisasikan.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, A Tony Prasetiantono mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk perpindahan ibu kota yang angkanya kurang lebih berkisar Rp500 triliun lebih baik didistribusikan untuk tiap wilayah. Toh, tujuannya sama-sama untuk pemerataan pembangunan.
Hitungan tersebut, didasarkan perbandingan Tony dengan pembangunan kawasan Meikarta yang menelan biaya hingga Rp278 triliun. Jadi, dengan asumsi biaya di Palangkaraya lebih mahal, maka Tony menghitung biaya yang dikeluarkan hingga dua kali lipat dari Meikarta.
“Tujuannya kan pemerataan pembangunan. Mana yang kita pilih? Rp500 triliun disuntik di satu titik, Palangkaraya, atau Rp500 triliun kita sebar ke mana-mana. Masing-masing dapat Rp20 triliun misalnya. Kalau saya memilih kita sebar, tidak hanya satu titik,” kata Tony di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (20/11).
Diwartakan okezone, lebih buruk lagi, kata Tony, pemindahan ibu kota malah akan memunculkan kecemburuan di antara daerah-daerah. Jika esensinya adalah pemerataan, perpindahan ibu kota bukanlah solusi. “Kalau Palangkaraya jadi ibu kota, pasti yang lain cemburu. Sulawesi cemburu, Papua cemburu, Maluku cemburu, pada cemburu,” kata dia.
Selain faktor pemerataan, Tony menilai pembangunan di ibu kota belum maksimal. Padahal, ibukota di negara dengan penduduk padat seperti Jepang dan China mengembangkan infrastruktur untuk solusi kepadatan ibu kota, bukan dengan memindahkan ibu kota, dan mereka pun berhasil dengan usaha itu. (aci)
