[caption id="attachment_75364" align="alignnone" width="1280"]
BNN Payakumbuh saat mengadakan konferensi pers. (Bule)[/caption]PAYAKUMBUH - Sebagai kota yang berposisi sebagai nomor tiga pengguna narkoba di Sumatera Barat, Payakumbuh saat ini berada dalam situasi darurat narkoba. Untuk itu, BNN Kota Payakumbuh dalam usia yang baru seumur jagung, berupaya sekuat tenaga dalam pencegahan dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di kota itu.
Kepala BNN Kota Payakumbuh AKBP Firdaus ZN, bersama Kasi pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Indrawati, Kasi Pemberantasan Irsal dan Kasi Rehabilitasi Denni Ashar, dalam press release akhir tahun yang disampaikan di aula Kantor BNN setempat, Jumat (28/12), mengatakan hal itu. Menurutnya, dengan adanya penambahan beberapa sarana dan prasarana di BNN Kota Payakumbuh, kedepannya masalah narkoba ini bisa dikurangi peredarannya dari tahun ke tahun. Bahkan bisa segera dihapuskan peredaran narkoba ini di Payakumbuh."Guna menekan jumlah penyalah gunaan narkoba, BNN Kota Payakumbuh menggencarkan program rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain dapat menahan angka pertambahan pecandu narkotika, dengan merehabilitasi penyalah guna diyakini dapat mematikan pasar narkotika khususnya di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2018, BNN Payakumbuh memaksimalkan upaya penguatan lembaga dan pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Lembaga Rehabilitasi Komponen Pemerintah (LRIP) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM)," ujarnya.
Dari data yang ada, untuk tahun 2018 korban penyalahguna dan pecandu yang menjalani rehabilitasi narkoba ada 32 orang pecandu yang menjalani layanan rehabilitasi di klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh, 8 orang di klinik Aqila, 3 orang di Benteng klinik dan 25 orang di Yayasan Warih Pusako."Jadi ada total 68 orang yang saat ini melakukan rehabilitasi. Dan untuk mendukung layanan rehabilitasi narkoba di Kota Payakumbuh, BNN melakukan beberapa kali rapat koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pelaksana rehabilitasi narkoba ini. Selain layanan rehabilitasi narkoba, pada tahun 2018 BNN Kota Payakumbuh juga melakukan layanan Assesmen Terpadu terhadap 11 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkotika," tambahnya.
Sama halnya dengan prinsip ekonomi, dimana ada permintaan maka ada penawaran atau dikenal dengan konsep demand dan supply. Maka menekan peredaran gelap narkotika dan jumlah penyalah guna juga dapat dilakukan dengan prinsip ekonomi tersebut. Merehabilitasi pecandu dan penyalah guna narkotika hingga pulih adalah langkah yang tepat untuk menekan permintaan terhadap narkotika."Jika sudah tidak ada permintaan dari konsumennya, pengedar dan bandar pun akan gulung tikar dengan sendirinya. Maka peredaran narkoba akan hilang dengan sendirinya. Dengan adanya kegiatan press release ini, diharapkan dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM yang ada, kami berharap bahaya narkoba ini bisa diketahui oleh masyarakat. Sehingga timbul kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perang terhadap narkoba ini," ucap Firdaus.Disampaikan Firdaus, salah satu contoh upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan tes urine. Bahkan, BNN Pusat mempunyai program untuk melakukan tes urine terhadap ASN dengan nama program 2019 ASN bebas narkoba. "Namun kembali ke hal yang krusial tadi, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk satu kali melakukan tes urine, BNN harus mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp100 ribu. Kalau untuk Kota Payakumbuh ada sekitar 4.000 ASN, maka akan memerlukan biaya sekitar Rp400 juta. Ini jumlah yang besar ditengah keterbatasan anggaran yang ada," katanya. (Bule)
Editor : Eriandi, S.Sos
