[caption id="attachment_7088" align="alignnone" width="650"]
BPK[/caption]PADANG - BPK RI menyatakan Sumatera Barat mendapat dua catatan khusus dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 2014.
"Kami menemukan beberapa permasalahan dalam LK Pemeritahan Sumbar, terbagi dua kategori yakni terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz saat menyampaikan LHP Sumbar di paripurna DPRD Sumbar, Rabu (11/6).Ia mengatakan terkait SPI, pihaknya menemukan adanya data peserta asuransi kesehatan Sumbar Sakato 2014 yang tidak valid dan akurat.
Selain itu, pihaknya menemukan juga struktur dan tarif pemungutan retribusi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah regional Sumbar belum diatur dengan peraturan daerah (Perda).Ia melanjutkan, sedangkan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pihaknya mengatakan pelaksanaan hasil RUPS dan RUPS LB PT Andalas Rekasindo Pratama berpotensi menurunkan nilai investasi sumbar.
Lalu, kata dia, terdapat UPTD Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman tidak menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah secara bruto, dan juga terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan peningkatan jalan simpang Padang Aro - Lubuk Malako sebesar Rp122 juta lebih.Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengaku telah menginstruksikan semua SKPD terkait rekomendasi dari BPK RI pada 2015, atas Laporan Keuangan 2014 untuk segera dijalankan. (*/lek)Sumber: antara
Editor : Eriandi
