[caption id="attachment_4084" align="alignnone" width="650"]
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (*)[/caption]JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan segera mengaudit penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum untuk memenuhi permintaan DPR RI.
"Dari skup audit, cukup realistis dilaksanakan dalam waktu dekat (audit terhadap KPU)," kata Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.Hal itu dikatakan Agung usai bertemu dengan Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi II DPR RI, dan Pimpinan Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (29/5).
Dia menjelaskan akan membawa permintaan DPR ini ke dalam rapat badan BPK dan akan diambil keputusan final apakah diperlukan audit atau tidak.Agung mengatakan apabila hasil sidang badan memutuskan dapat laksanakan audit, dan biasanya tidak ada penolakan terhadap permintaan DPR ke BPK, maka akan melaksanakan audit tersebut.
"Apabila sudah dibahas di sidang badan maka akan kami sampaikan secara resmi kepada Pimpinan DPR RI," ujarnya.BPK tidak bisa menyebutkan waktu audit tersebut namun memiliki keyakinan bahwa audit itu berdasarkan lingkup terkait dengan ketersediaan dana untuk pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan pilkada serentak.
Dirinya yakin bisa melaksanakan audit itu meskipun tidak menyebutkan berapa cepat pelaksanaannya dan akan diserahkan hasilnya kepada DPR RI."Auditnya belum dilaksanakan, audit itu bobot tugasnya tergantung skupnya," katanya.Semakin besar skup auditnya maka semakin lama pengujian yang dilakukan namun karena skup pemeriksaan di KPU sedikit maka memungkinkan dilaksanakan. Agung mengatakan jenis audit yang dimungkinkan adalah jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu."Kan hasil audit itu temuan, kesimpulan dan rekomendasi," katanya. (*/aci)
sumber:antara
Editor : Eriandi, S.Sos
