Sebuah video yang ditayangkan Gonjong TV, durasi 06:07 menit, yang berisi ancaman "saya penjarakan" ternyata berbuntut.Ancaman diberikan oleh pejabat BKSDA Dinas Kehutanan Sumbar kepada pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPN) III Kementerian PU.
Video yang tayang Selasa lalu itu, diikuti berita diberbagai media, termasuk Singgalang.Informasi dan video itu sampai ke pejabat tinggi Kementerian PU. Mereka geram, karena kepala balai jalan adalah urang awak, diancam urang awak, untuk urusan jalan di nagari awak.
"Anak buah saya diancam dan mau dipenjarakan, apa sih maunya Sumatera Barat?" Akibat ancaman itu, kepala balai jalan yang bertugas di kampung kita, telah mengajukan pindah tugas ke Jakarta. Tak kuat dia bekerja di sini. Sampai di sana, jelas sudah, tapi ke depan Kementerian PU mesti memberikan peluang kepada urang awak untuk jadi kepala balai, jadi bahasa dan raso bisa sama.Itu nanti saja. Sekarang pejabat tinggi itu heran, kenapa mesti diancam, di hadapan gubernur pula. Hutan lindung di Sitinjau Lauik itu, bukan dirusak, tapi longsor dan menimbun jalan negara.
Tanah longsor disingkirkan, malah ditahan 1,5 jam. Bahkan kemudian diancam. Tindakan itu, membuat pejabat PU pusat "maloyo", sebab sama-sekali tak masuk akal."Apa urusan kami dengan hutan lindung, kami mengurus jalan, ini untuk kepentingan umum yang lebih luas, bahkan jalan utama menuju Padang. Mestinya dibantu habis-habisan. "
Protes keras pejabat PU pusat itu, disampaikan kepada sejumlah bupati yang menemuinya pada Kamis (8/9). Kepala daerah ini menyarankan agar pemerintah provinsi meminta maaf kepada kementerian PU. Para bupati itu membaranikan diri, meminta maaf kepada pejabat tinggi PU tersebut.Minta maaf bukan hanya karena memang salah, tapi juga daerah ini memerlukan dana pusat. Kasus ini, menurut catatan penulis, pertama di Indonesia.
Penulis mengontak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Informasinya, masalah yang baru dia ketahui itu, akan dibahas dalam rapat Jumat ini.Inti perhatian sebenarnya adalah longsor yang nyaris berlangsung tiap hari dalam sebulan belakangan. Penangannya lambat, semula tak diketahui publik, kenapa selambat itu. Ternyata kemudian, disebabkan sengketa administrasi. Izin-mengizinkan. Surat-menyurat. Sementara itu, longsor terus terjadi.Saya ingat amat jauh ke belakang, longsor terjadi di Lembah Anai, Gubernur Azwar Anas ketika itu, mengambilalih masalah dan perbaikan jalan dituntaskan dalam waktu singkat. Setelah ini banyak longsor dan tak terbilang di jalan utama menuju Padang, namun tak ada "saya penjarakan".Waktu pelebaran jalan Padang - Solok, beberapa tahun silam, sebenarnya terjadi juga sengketa antara Dinas PU dan Dinas Kehutanan menyangkut hutan lindung, tapi tak meletus sampai ke publik. Selesai di kantor gubernur.
Menurut saya, kasus seperti ini, cukuplah. Jangan terulang lagi, malu kita sama anak cucu, juga pejabat pusat. Bertengkar saja kerja urang awak ini, sesuatu yang semestinya tak perlu terjadi, apalagi sambil menunjuk-nunjuk hidung orang, karena para pejabat itu terpelajar.Kepentingan umum, mestilah yang utama, bahkan sebenarnya mengalahkan seluk-beluk peraturan. Tidak ada yang lebih tinggi ketimbang kebaikan orang ramai. Jika urusan khalayak terbengkalai karena persoalan hukum administrasi, itu namanya pejabat tak punya visi.
Demikianlah, sebelum ditutup, Anda bayangkan seruas jalan di tepi tebing. Tebingnya runtuh, jalannya tertutup. Datang petugas menyingkirkan tanah agar jalan jadi lancar kembali. Itu benar yang tak boleh dikerjakan, sebab yang longsor adalah tanah dari hutan lindung. Seolah-olah hutan lindung di Sumatera Barat amat terjaga. Tak ada yang merusak sama-sekali, sebab petugasnya tegas-tegas.Tiit titit.Tretetet. Bus dan truk lewat. Bus hendak ke Jakarta, truk hendak ke Teluk Bayur. Kabut tipis turun di Sitinjau Laut, jalan mengular yang indah, kini menakutkan. Semoga hujan tak turun. Berhati- hatilah jika lewat di sana. (*)
Editor : Eriandi
