BATUSANGKAR – Bupati H. Irdinansyah Tarmizi mengaku, Pemkab Tanah Datar amat kecewa dengan Pemprov Sumatera Barat, karena tersandung izin pemafaatan hutan lindung untuk membangun kembali Irigasi Batang Sangki yang rusak akibat longsor.
“Hanya karena persoalan administratif dan kendala teknis perizinan pemanfaatan hutan lindung, ribuan masyarakat jadi melarat. Mereka tak bisa mengolah sawahnya yang dilanda kekeringan. Sudah dua tahun lamanya. Kolam-kolam rakyat juga mengering. Itulah derita masyarakat Lintau, sejak Irigasi Batang Sangki tertimbun longsor dua tahun lalu,” ujar Irdinansyah, Selasa (16/5), di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan.
Irdinansyah menegaskan, sejatinya persoalan teknis administratif tidak perlu memakan waktu berlarut-larut. Apalagi, tegasnya, hal itu menyangkut dengan izin pemanfaatan hutan lindung untuk membangun sarana dan prasarana publik.
Pemprov Sumbar, sebutnya, tidak memberi izin kepada Pemkab Tanah Datar untuk membangun Irigasi Batang Sangki karena berada di kawasan hutan lindung di Nagari Pangian.
Selain di Batang Sangki, menurut bupati, pembangunan sarana publik berupa embung di Nagari Panyalaian juga terkendala, karena lokasinya juga di dalam kawasan hutan lindung. Akibatnya, krisis air di musim kemarau jadi lagu derita rutin pula bagi masyarakat setempat.
“Kami sudah berusaha mengurus izinnya, tapi tetap saja persoalan administratif mengemuka,” kata Irdinansyah. (mus)
Komentar