Tak Berkategori  

Catatan Pendidikan untuk RPJMD Sumbar

Muhammad Kosim

Oleh: Muhammad Kosim

Implementasi visi misi Gubernur Sumbar Baru, Buya Mahyeldi-Audi, sedang dirumuskan dalam RPJMD Sumbar lima tahun ke depan. Penulis sendiri mengikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026 ilaksanakan Selasa (23/3) lalu. Itu artinya, pemerintah provinsi menerima masukan dari masyarakat luas untuk penyempurnaan RPJMD tersebut, karena dilakukan secara tatap muka langsung, ada yang virtual, bahkan live streaming.

Jika dilihat dari rumusan visi dan misi yang ada, peran pendidikan sangat strategis untuk mewujudkannya. Namun setelah membaca rancangan awal RPJMD tersebut, hemat penulis ada beberapa hal yang menjadi catatan di bidang pendidikan.

Pertama, profil SDM pada misi pertama. Rumusan misi pertama yang hanya mencantumkan frasa “akhlak mulia” tanpa adanya frasa “iman, takwa dan agama”. Sebaiknya pada misi pertama berbunyi “meningkatkan kualitas SDM yang taat beragama dan berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing”. Hal ini penting mengingat peta jalan pendidikan nasional yang awalnya juga tanpa frasa “agama” menimbulkan polemik di masyarakat yang akhirnya Kemdikbud menerima masukan itu.

Akhlak mulia memang bisa dipahami sebagai buah dari iman dan takwa. Namun tidak pula semua orang memiliki pemahaman yang sama. Apalagi jika akhlak disamakan dengan karakter, bisa jadi tanpa taat pada agama seseorang dipandang sosok berkarakter. Karena itu, menambahkan frasa iman, takwa, dan/atau beragama menjadi penting.

Paling tidak, ada narasi tentang indikator akhlak mulia, yaitu insan yang beriman, bertakwa, dan/atau taat beragama. Hal ini akan menjadi dasar pijakan arah kebijakan terkait pendidikan karakter berbasis agama dan budaya.

Kedua, misi pertama yang menekankan SDM yang berkarakter seharusnya disertai dengan sasaran pendidikan karakter, pendidikan agama, kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Indikatornya bisa mengacu pada Survei Karakter yang akan dilaksanakan sejak tahun 2021 ini oleh Kemdikbud, dan juga indikator kesalehan ritual (membaca kitab suci, mendengarkan ceramah agama, membaca buku/artikel keagamaan, membayar derma, dan beribadah rutin) serta kesalehan sosial (relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan, dan patuh pada peraturan negara) yang dikembangkan oleh Kemenag.

Ketiga, meningkatnya pembangunan ketahanan keluarga perlu ditekankan pada misi kedua: meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah. Indikatornya bisa mengacu pada Indeks pembangunan keluarga, atau pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN secara berkala.

Ketiga, pendidikan berbasis ABS-SBK. Misi pertama dan kedua sejatinya melahirkan arah kebijakan pada penguatan pendidikan berbasis agama dan budaya sebagai ciri khas Sumatera Barat. Sejarah membuktikan kearifan lokal Minangkabau yang khas dengan ABS-SBK, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang jadi Guru menjadi kekuatan utama lahirnya tokoh-tokoh nasional, bahkan mendunia dari ranah Minang.

Di antara arah kebijakan terkait pendidikan yang perlu mendapat prioritas adalah mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis ABS-SBK di sekolah. Harapannya, muatan lokal Pendidikan Alquran dan muatan lokal Budaya Alam Minangkabau kembali diterapkan di sekolah-sekolah, tentu dengan peningkatan kurikulumnya secara berkelanjutan.

Arah kebijakan pada penguatan pendidikan nonformal mesti dilakukan, seperti pembinaan keluarga sebagai institusi pendidikan pertama bagi setiap orang, majelis taklim, madrasah diniyah, pesantren tradisional, taman pendidikan Alquran, rumah tahfizh Alquran, hingga lembaga-lembaga adat harus diperkuat perannya sebagai lembaga pendidikan dalam mewujudkan SDM yang taat beragama serta tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berdasarkan falsafah ABS-SBK. Pendeknya peran tungku tigo sajarangan harus dioptimalkan oleh pemerintah provinsi.

Keempat, terkait prioritas pembangunan, khususnya Sumbar Religus dan Berbudaya serta Sumbar Sehat dan Cerdas. Untuk mewujudkan Sumbar Religus dan Berbudaya, mestinya melibatkan lembaga pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal.

Misalnya, dalam rancangan RPJMD ini disebutkan bahwa salah satu program mewujudkan prioritas sumbar religius dan berbudaya adalah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan, di samping dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan. Namun tidak disebutkan anggaran untuk pembinaan guru-guru agama.

Padahal guru-guru agama di lembaga pendidikan diniyah (MDTA, TPQ, RTQ, dsb) dan para ulama di majelis taklim adalah ujung tombak pembentukan masyarakat Sumbar yang religius tersebut. Maka pembinaan dan bantuan terhadap guru-guru agama, khususnya di jalur pendidikan keagamaan nonformal mesti diprioritaskan.

Untuk mewujudkan Sumbar Sehat dan Cerdas, terdapat pula rancangan tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T. Ini penting. Tetapi hal sangat mendesak juga memenuhi kesejahteraan guru-guru honorer. Saat ini guru-guru honorer di SMA/SMK umumnya digaji hanya 50 ribu per jam. Jika mereka mengajar 24 jam, hanya memperoleh gaji 1,2 juta per bulan. Manusiawikah?

Karena itu, memenuhi gaji guru honorer mencapai nilai UMR seharusnya menjadi program prioritas untuk mencapai Sumbar Sehat dan Cerdas. Memenuhi kesejahteraan guru berarti memuliakan guru sekaligus memicu peningkatan mutu dan kreativitas guru.

Kelima, perlu memperhatikan posisi pendidikan Sumatera Barat dalam angka. Misalnya, APK PAUD/TK tahun 2020 ditargetkan 76,2, namun realisasinya hanya 40,4. Di antara alasannya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana PAUD di tingkat Kabupaten/Kota, belum maksimalnya penataan kelembagaan PAUD, rendahnya kesejahteraan guru dan seterusnya.

Karena itu, pendidikan PAUD yang memang dikelola di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota juga harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Sumbar. Sebab kualitas PAUD sangat menentukan kualitas pendidikan jenjang berikutnya.

Begitu juga angka rata-rata lama sekolah, di tahun 2020 hanya mencapai 8,99, artinya masyarakat Sumbar rata-rata berpendidikan SMP. Angka ini harus melahirkan arah kebijakan pendidikan tidak hanya dengan menambah unit sekolah dan ruang kelas baru (RKB), tetapi juga bekerjasama dengan instansi lain yang mengelola pendidikan, seperti Kementerian Agama dengan memperbanyak jumlah madrasah negeri di Sumbar.

Termasuk lembaga pendidikan swasta, seperti sekolah, madrasah, dan pesantren harus didorong pertumbuhan dan perkembangannya karena akan berkontribusi terhadap peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat Sumatera Barat.

Prestasi sains pelajar Sumbar harus ditingkatkan. Salah satu arah kebijakan mendukung upaya ini adalah dengan membangun boarding school SMA di setiap kabupaten/kota. Dengan pola boarding diharapkan pembinaan sains lebih intensif, di samping pendidikan berbasis ABS-SKB. Demikian juga peningkatan kualitas pendidikan vokasi di SMK untuk memperluas lapangan kerja generasi muda harus menjadi arah kebijakan dalam RPJMD.

Kita apresiasi kerja keras tim perumus yang menyusun rancangan awal RPJMD Sumbar lima tahun ke depan. Agar lebih bermutu, peran aktif masyarakat memberikan masukan diperlukan dengan harapan tim perumus dapat mengakomodirnya. Di halaman terbatas ini, catatan di atas diharapkan menginspirasi upaya peningkatan kualitas pendidikan Sumatera Barat. Wallahu a’lam.