[caption id="attachment_24181" align="alignnone" width="589"]
Hendra Irwan Rahim. (*)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar pastikan dana Bantuan Keuangan Khusus senilai Rp89 miliar akan tetap bisa direalisasikan pada pada APBD Sumbar 2017.
Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menjelaskan sebelumnya memang dana itu dikoreksi saat evaluasi Kemendagri. Bantuan Bantuan Keuangan Khusus dilarang selama alokasi sejumlah urusan wajib belum terpenuni."Namun kita sepakat ini tetap menganggarkannya. Pasalnya dana ini dibutuhkan masyarakat. Lagi pula sejumlah urusan wajib alokasi anggarannya sudah terpenuhi, malah ada yang lebih," ujar Hendra, Selasa (27/12).
Dia menjelaskan total APBD Sumbar 2017 senilai Rp6,245 triliun. Sesuai aturan diwajibkan urusan pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen. Untuk kedua urusan itu sudah terpenuhi bahkan melebihi, yakni untuk kesehatan 12 persen. Untuk pendidikan malah mencapai 47,08 persen.Hendra mengakui, memang peralihan 11 urusan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi membuat anggaran tumpang tindih. Pasalnya dana banyak tersedot untuk gaji ribuan pegawai yang beralih. (titi) Editor : Eriandi
