PADANG - Hingga empat hari pelaksanaan PSBB di Sumbar, dana bantuan langsung ke masyarakat belum juga dicairkan.
Hal ini membuat banyak pihak meradang. Belum validnya data dari kabupaten/kota di Sumbar disebut jadi kendalanya. Anggota DPRD Sumbar pun mendesak gubernur menegur kepala daerah yang belum menyelesaikan validasi data.
Sumber Singgalang menyebutkan, data penerima yang baru valid itu, diantaranya dua desa di Mentawai, dua desa di Sawahlunto, satu nagari di Limapuluh Kota, dan empat nagari di Sijunjung. Kemudian 15 nagari di Dharmasraya, tetapi belum divalidasi.
Dengan demikian, Pemprov Sumbar belum mendapatkan laporan validasi data di 903 nagari dan desa.
Sebelumnya Ketua Komisi III bidang keuangan DPRD, Afrizal jmendesak Pemprov untuk segera mencairkan BLT untuk masyarakat. Dia menilai Pemprov lamban dalam melaksanakan proses pencairan tersebut.
Dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Setidaknya ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kewajiban ini, lanjut dia, landasannya jelas, yaitu dengan penerapan PSBB, penghasilan harian untuk hidup masyarakat banyak yang terganggu.
Dia mengatakan, dana untuk penanggulangan Covid-19 pun sebenarnya sudah tersedia, yakni Rp600 miliar yang diperoleh dari pergesaran anggaran pada APBD Sumbar Tahun 2020.
Dia menilai lambatnya penyaluran bantuan tersebut dikarenakan pendataan. Yakni karena pada prinsipnya jaring pengamanan sosial satu kepala keluarga satu program, bantuan tidak boleh diterima ganda.
"Ini akibat dari ketidaksiapan data di setiap kota dan kabupaten. Alhasil bantuan dari pemerintah provinsi lebih lambat sampai ke tangan masyarakat dibanding bantuan dari ormas, parpol dan bantuan perorangan. Padahal anggaran sudah ada," ujarnya. (aci/titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
