[caption id="attachment_10852" align="alignnone" width="792"]
Ilustrasi (okezone.com)[/caption]JAKARTA – Dana ketahanan energi yang dipungut pemerintah dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar dinilai rentan diselewengkan. Selain tidak memiliki landasan hukum, pemanfaatan dan pengelolaan dana hasil pungutan juga belum jelas.
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, pemerintah harus transparan dalam memungut dana ketahanan energi. Apalagi dana itu didapat dari pungutan penjualan premium dan solar. “Dana ketahanan energi harus jelas landasan hukumnya,” ujarnya.Dia menilai pemerintah gagap dalam mengimplementasikan kebijakan tentang dana ketahanan energi. Ketidaksiapan pemerintah membuat kebijakan tersebut dipertanyakan implementasinya.
“Dana ini akan digunakan untuk apa? Apakah untuk dana stabilisasi fluktuasi harga minyak atau dana ketahanan energi untuk diarahkan ke sektor produktif? Harus diatur jelas oleh pemerintah sehingga tidak timbul masalah,” katanya.Marwan juga menyoroti pengelola dana ketahanan energi. Semestinya pemerintah membuat aturan yang jelas menunjuk BUMN sebagai pengelola dana ketahanan energi sehingga benarbenar dimanfaatkan secara produktif.“Harus ada koordinasi pertanggung jawabannya sehingga dapat terimplementasi dengan baik. Jumlah harus transparan sehingga tidak rentan korupsi,” papar Marwan.(aci)
