[caption id="attachment_15110" align="alignnone" width="800"]
Kantor BPS di Jakarta (antara foto)[/caption]JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati mengingatkan, Badan Pusat Statistik (BPS) harus independen dalam menyajikan data-data yang diperlukan dalam menentukan kebijakan.
"BPS harus independen, dan juga tidak boleh melakukan analisis, menyajikan data saja dengan benar, kementerian yang terkait juga tidak boleh ada kepentingan sendiri-sendiri terhadap data," kata Enny usai menghadiri diskusi publik ketahanan pangan Indonesia di Habibie Center, Jakarta, Jumat (2/10).Enny menilai data yang dikeluarkan oleh BPS terkait persebaran pangan tidaklah akurat dan bermasalah dalam mencari data.
"Kalau memang pangan itu surplus, logikanya harganya pasti turun, namun kenyataannya harganya masih naik," katanya.Ia menjelaskan kalau memang tidak memerlukan impor pangan atau surplus, namun harga tetap naik dan permintaan tetap naik, berarti daya beli masyarakat naik drastis, sayangnya kenyataannya daya beli masyarakat masih rendah dengan banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kalau datanya memang salah tolong diperbaiki, namun jangan ditutup-tutupi, dibutuhkan transparansi dalam menyampaikan laporan data BPS," kata Enny.Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta keran aliran impor pangan dibuka lebar, karena kekhawatiran ancaman krisis pangan yang menanti Indonesia.Namun, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa pasokan pangan di Indonesia mengalami surplus serta tidak memerlukan membuka keran impor pangan. Ia menjelaskan data tersebut berdasarkan dari laporan BPS. (*/aci)sumber:antara
Editor : Eriandi
