[caption id="attachment_54707" align="alignnone" width="501"]
Dirut PLN saat mendatangi pimpinan DPD RI. (*)[/caption]JAKARTA - Datangi DPD RI Dirut PLN menegaskan tidak ada kenaikan listrik, yang ada adalah pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah dari yang tidak berhak kepada yang berhak disubsidi.
Hal tersebut terungkap pada pertemuan Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Ketua Komite II Parlindungan Purba menerima kunjungan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basyir, di ruang kerja Nusantara III, Senin (19/6).Sofyan Basyir menjelaskan tidak ada kenaikan dari 2015 sampai sekarang adalah mengalami penurunan tarif. PLN sudah melakukan pendataan ke lapangan bahwa banyak orang yang mendapatkan subsidi tidak layak.
“Jangan sampai orang yang mampu punya mobil dan rumah dengan menggunakan 2 sampai 3 meteran 900 an watt tetap dibiarkan itu tidak tepat berdasar fakta di lapangan. Kami sudah melakukan pemadanan data ke lokasi rumah-rumah dan ditemukan 19 juta pengguna listrik tidak layak mendapat subsidi, dan sisanya 4,3 juta pengguna masih berhak disubsidi,” tegas Dirut PLN melalui relis yang diterima Singgalang.Ketua DPD RI melihat pencabutan subsidi listrik dari yang tidak berhak kepada yang berhak sudah tepat. Hal itu disampaikan Oesman Sapta berdasarkan penjelasan Dirut PLN behwa dari 2015 sampai sekarang tidak mengalami kenaikan listrik, yang ada pencabutan subsidi oleh pemerintah dari yang tidak berhak disubsidi kepada yang berhak disubsidi demi pemerataan listrik di Indonesia.
“Menurut penjelasan Dirut PLN dari 2015 sampai sekarang listrik turun dan itu faktanya. PLN bisa membuktikan hal tersebut, yang ada pencabutan kepada yang tidak berhak dan itu diperlukan untuk pemerataan listrik di daerah,” ujar Oesman.Selain itu, Oesman Sapta menyoroti pandangan mengenai monopoli PLN juga tidak tepat. Saat ini PLN sudah memberikan kesempatan dan peluang kerja kepada swasta dan daerah dari proyek 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah swasta berhak berinvestasi membangun 25 ribu MW, dan sisanya 10 ribu dikerjakan oleh PLN.Ketua Komite II Parlindungan Purba juga menyampaikan pandangan kepada Dirut PLN mengenai perlunya sumber energi alternatif. Biaya produksi listrik sudah sangat besar dan perlu adanya sumber energi baru seperti minyak sawit ataupun gas. (aci)
Editor : Eriandi
